Peraturan Pemerintah tentang penyiaran
Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 60 Tahun 1999T
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disipli Pegawai Negeri Sipil
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2009-2029; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; Perauran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Peraturan praktis bagi penyelengggara otonomi daerah. Suplemen IV..
Peraturan pelaksana undang undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan plus komentar pasal pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi
Peraturan praktis bagi penyelengggara otonomi daerah. Suplemen IV..
Peraturan pemerintah RI tentang pelaksanaan 5 (lima) undang-undang perpajakan no.16,17,18,19,20 tahun 2000.
Peraturan pemerintah RI No.17 tahun1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai.
Peraturan pemerintah RI tentang pelaksanaan 5 (lima) undang-undang perpajakan no.16,17,18,19,20 tahun 2000.
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah. Suplemen V.
Peraturan praktis bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Supplemen 8
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah.Suplemen 10
Peraturan Presiden RI No. 39 Th. 2005 tentang rencana kerja pemerintah Th. 2006
Peraturan Presiden RI No. 7 Th. 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2004 - 2009
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 11 & 30 tahun 2011 tentang ceSertifikasi Guru dalam Jabatan
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 th 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah an Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah