Perancangan Animasi Sebagai Media Komunikasi Ombudsman Republik Indonesia ORI Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupunpemerintah memberikan sebuah pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Halitu dikarenakan untuk memajukan mutu pelayanan dan memberikan kepuasan,keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, budaya birokrasi di Indonesia yangtelah...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Tugas Akhir |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
FSR ISI Yogyakarta
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://opac.isi.ac.id//index.php?p=show_detail&id=29295 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupunpemerintah memberikan sebuah pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Halitu dikarenakan untuk memajukan mutu pelayanan dan memberikan kepuasan,keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, budaya birokrasi di Indonesia yangtelah berubah mengakibatkan beberapa masyarakat lebih memilih jalan pintas untukmelakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut akan menghalangiterciptanya pemerintahan di Indonesia yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih,serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan-tindakan melanggarhukum tersebut dikenal masyarakat dengan nama maladministrasi.Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah mengawasi penyelenggaraanpelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi dan menyelesaikanmasalah yang berkaitan dengan maladministrasi, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.Siapapun yang merasa dirugikan atas pemberian pelayanan publik olehpenyelenggara negara dapat melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia yangada di setiap daerahnya. Namun, tidak setiap orang mengenal dan memahami tentangOmbudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perancanganmedia komunikasi untuk mengenalkan Ombudsman Republik Indonesia kepadamasyarakat, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga fungsi OmbudsmanRepublik Indonesia dapat terlaksana dengan baik. |
|---|