Mengawal Transisi: Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan pemerintahan Transisi Republik Indonesia di Yogyakarta 1949
Republik Indonesia pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949 hingga menjelang pengakuan kedaulatan ada suatu “Pemerintahan Transisi” atau dalam bahasa sejaman disebut “Masa Peralihan”. Pemerintahan ini dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator keamanan, Sri Sultan HB IX lewat Surat penetapan Presiden , Men...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Buku Teks |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Atap Buku
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://opac.isi.ac.id//index.php?p=show_detail&id=36468 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Republik Indonesia pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949 hingga menjelang pengakuan kedaulatan ada suatu “Pemerintahan Transisi” atau dalam bahasa sejaman disebut “Masa Peralihan”. Pemerintahan ini dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator keamanan, Sri Sultan HB IX lewat Surat penetapan Presiden , Menumbing, 1 Mei 1949. Selama ini belum ada buku yang pernah membahas mengenai masa peralihan ini. Buku ini berusaha mengungkap fakta yang terekam dalam bendelan arsip sejarah tersebut, semisal struktur tata negara dan pemerintahan pada masa peralihan, serah terima jawatan-jawatan, masalah ekonomi, pendidikan, keamanan serta peristiwa penarikan Tentara Kerajaan Belanda. Hingga akhirnya pendudukan Tentara Kerajaan Belanda di Yogyakarta diakhiri dengan keluarnya “Proklamasi 30 Juni 1949” yang dibuat oleh Sri Sultan HB IX. |
|---|