Analisis dan evaluasi hukum tentang pengaturan skema pemisah lalu lintas pelayaran

Analisis dan evaluasi hukum tentang pengaturan skema pemisah lalu lintas pelayaran

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Disusun Adi Sumardiman
Format:	TEXT
Published:	Departemen Hukum dan Perundang-Undangan
Subjects:	Pelayaran - Undang-Undang dan Peraturan
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran
by: SUMARDIMAN, Adi
Published: (1999)

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran
by: SUMARDIMAN, Adi
Published: (1999)

Analisis dan evaluasi hukum tentang pengaturan skema pemisah lalu lintas pelayaran
Published: (1999)

Penegakan Hukum keselamatan pelayaran Kapal Pompong di Pelabuhan Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang berdasarkan undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan hukum ekonomi syariah
by: Putri Ramadana
Published: (2023)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran & peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 210 tentang kenavigasian
by: INDONESIA._Menkumham_RI
Published: (2011)

Analisis dan evaluasi hukum tentang keselamatan pelayaran
by: Tim kerja:Kuntoro Editor Sumartini
Published: ()

Why? Pelayaran Dan Penjelajahan
by: Seungryul Kim
Published: (2019)

Pelayaran antar pulau Indonesia suatu kajian tentang hubungan antara kebijaksanaan pemerintah dengan kualitas pelayanan pelayaran
by: Tommy H. Purwaka
Published: ()

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan 2009
by: Tim redaksi pustaka yustisia
Published: (2010)

Undang - Undang RI No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
by: Korpri Polri
Published: (1992)

Petunjuk pelaksanaan undang undang RI no. 14 tentang lalu lintas & angkutan jalan
by: INDONESIA._[UNDANG_UNDANG_DAN_PERATURAN]
Published: (1993)

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan peraturan pelaksanaannya 1993
by: Indonesia
Published: (1993)

Drake dan para penjelajah di masa Elizabeth
by: GUY, John
Published: ()

Analisis dan evaluasi hukum tentang merger ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)
by: Disusun Kurnia Sya-ranie [et.al.]
Published: ()

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup
by: Disusun oleh Tim Kerja di Bawah Pimpinan : Sri Setianingsih Editor Syaiful Watni, Nutrsalam Sianipar, Ninuk Arifah, Sutriya.
Published: ()

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan 2009,; Undang-Undang republik Indonesia Nomor 22 Tahu 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Published: (2009)

Penegakan hukum terhadap tindakan suporter sepakbola yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum polres Bantul Tahun 2017
by: Fajar Setiawan
Published: (2017)

Kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang Undang No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perspektif fiqh jinayah
by: Hendi Fahrur Rozi
Published: (2011)

PP No. 14 th.2002 Tentang Karantina Tumbuhan
by: -
Published: ()

Undang - undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
by: Indonesia
Published: (2010)

Peraturan Pemerintah Pengganti U.U. Tentang:Keadaan Bahaja
by: Let.Kol.Ckh.Kab
Published: ()

Pengaturan hukum sumber daya air dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
by: M. Daud Silalahi
Published: ()

Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Swap Engine Dan Body Convert Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)
by: Achmad Arya Adi Cipta
Published: (2023)

Undang-undang telekomunikasi partisipasi publik dan pengaturan setengah hati
by: Hinca IP. Pnajaitan
Published: ()

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum: jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum
Published: (2013)

Pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu pada masa Pandemi Covid - 19 ( studi kasus di Polres Kota Bengkulu 20181 - 2020 )
by: Fateeya Hanum Widyani
Published: (2022)

Sosialisasi disiplin berlalu lintas
by: Priyo H. AR.
Published: ()

Problematika undang undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayay 1 dan 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam persfektif maslahah (studi kasus Kabupaten Sleman)
by: Doras Siahaan
Published: (2017)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berikut Penjelasan dan Lampiran PP. No.6 Tahun 2005
by: -
Published: (2005)

Penelitian hukum tentang aspek hukum tindak kekerasan terhadap tenaga kerja anak
by: disusun oleh tim penelitian di bawah pimpinan M. Budiarto
Published: ()

Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) antara pekerja dan perusahaan ( studi terhadap undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja )
by: Elok Prastanti
Published: (2021)

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum
Published: (2013)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 : tentang Standar Nasional Pendidikan, dilengkapi UU RI No. 20 th. 2003 ttg. Sisitem Pendidikan Nasional, Ped. Pengembangan dan Evaluasi lintas Kurikulum, Ped. Memilih dan menyusun bahan ajar
by: Indonesia. Peraturan Perundang - undangan
Published: (2005)

Kumpulan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran: No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit: No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Beserta Penjelasannya
by: Irfan Iqbal Muthahhari
Published: ()

Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah& Retribusi
by: -
Published: ()

Inventarisasi produk perturan perundang-undangan bidang lalu-lintas dan angkutan jalan raya
by: DIY. Sekwilda
Published: (1982)

Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas penertiban dan pengawasan operasional transportasi taksi online berdasarkan pasal 151 - 152 UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Yogyakarta
by: Aldi Chandra Wijaya
Published: (2021)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
Published: ()

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi Indonesia
by: Direktorat Pendidikan Tinggi Swasta
Published: ()

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaInstansi Pemerintah
by: Indonesia
Published: ()