Undang -Undang Susduk 2009 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)

Undang -Undang Susduk 2009 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Indonesia
Format:	TEXT
Publicat:	Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
Matèries:	undang - Undang
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

PINJAM

Ítems similars

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD
Publicat: (2008)

Undang undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dilengkapi peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan kepada partai politik
per: Undang..., et al.
Publicat: (2009)

Tiga undang-undang 1999 : partai politik, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
per: Eko Jaya, et al.
Publicat: (1999)

UU RI no.12 tahun 2003 : Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD
per: Indonesia. Undang-Undang
Publicat: (2003)

Urgensi Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD terhadap sistem pemerintahan Presidensial
per: Abdul Rajab Ulumando
Publicat: (2014)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
per: Indonesia
Publicat: (2008)

Partai Politik ( UU RI Nomor 31 Tahun 2002 ) Dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD (UU RI Nomor 12 Tahun 2003
Publicat: (2003)

Undang Undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD) Beserta Penjelasannya
per: INDONESIA
Publicat: (2003)

Undang Undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD) Beserta Penjelasannya
per: INDONESIA
Publicat: (2003)

Undang-Undang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2009 (UU No.41 Th.2009)
per: Indonesia
Publicat: (2010)

Undang Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009
Publicat: (2009)

Undang - undang Kesehatan dan Rumah Sakit tahun 2009 beserta penjelasannya : No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang - undang RI nomor 44 tahun 2009
per: Departemen Kesehatan
Publicat: (2009)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
per: Pemerintah Republik Indonesia
Publicat: (2009)

Undang-undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009
per: Redaksi Jogja Bangkit
Publicat: (2009)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
per: Pemerintah Republik Indonesia
Publicat: (2009)

Undang - undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang rumah sakit
per: Indonesia, Depkes Ri
Publicat: (2009)

undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
per: Presiden Republik Indonesia
Publicat: (-)

Undang - Undang Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan PILKADA Edisi Lengkap 2009
per: Indonesia
Publicat: (2009)

undang-undang kesehatan dan rumah sakit tahun 2009 beserta penjelasannya
per: Departemen Kesehatan
Publicat: (2009)

Undang-undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, & DPR, DPD & DPRD
per: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicat: (2003)

Undang-undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, & DPR, DPD & DPRD
per: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicat: ()

Undang-undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, & DPR, DPD & DPRD
per: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicat: ()

Undang-undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, & DPR, DPD & DPRD
per: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicat: (2003)

\"Undang-Undang Kesehatan : UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; PP RI No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian\"
per: Indonesia
Publicat: (2010)

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
per: BNN Prop.D.I.Yogyakarta
Publicat: (2009)

Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit
per: Departemen Kesehatan RI
Publicat: (2009)

Undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
per: Depkes
Publicat: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
per: Kemenkes RI
Publicat: (2012)

Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Garis-garis Besar Haluan Negara.
per: BP-7 Pusat
Publicat: (1994)

Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2009
Publicat: (2009)

Undang - Undang Kepegawaian
per: Indonesia
Publicat: (2003)

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
per: Pemerintah Republik Indonesia
Publicat: (2009)

Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/MPR/1983
Publicat: ()

Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No. II/MPR/1983
per: -
Publicat: (1984)

Tiga undang-undang Ppolitik 1999 : UU No. 2 th. 1999 tentang perubahan undang-undang nomor 7 th. 1992 tentang partai politik, UU No. 3 th 1999 Pemilihan umum, UU No. 4 Th. 1999 susunan dan kedudukan MPR DPR - DPRD
per: Indonesia. Undang, et al.
Publicat: (1999)

Undang-undang parpol dan undang-undang pemilu
Publicat: (2003)

Undang - Undang Pangan ( Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 )
per: Indonesia
Publicat: (2000)

Undang-undang bela Negara
per: INDONESIA...
Publicat: (1989)

Undang-undang kepegawaian lengkap
per: Indonesia
Publicat: (2005)

Undang-undang dasar pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 garis-garis besar haluan negara, ketetapan MPR No.II/MPR/1988
Publicat: ()