Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Sábháilte in:

Sonraí bibleagrafaíochta
Formáid:	TEXT
Foilsithe / Cruthaithe:	Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI,
Ábhair:	Undang-Undang Partai Politik
Clibeanna:	Cuir clib leis Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!

PINJAM

Míreanna comhchosúla

Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
de réir: -
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang undang RI No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
de réir: Undang-undang...
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
de réir: Indonesia
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

3 Undang-Undang Partai Politik Tahun 1999 - BP. Cipta Jaya
de réir: Bp.Cipta Jaya
Foilsithe / Cruthaithe: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya
de réir: A. Tambunan, SH
Foilsithe / Cruthaithe: (1982)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Undang-Undang RI No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
de réir: Partai Politik
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Undang-Undang Pornografi: Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
de réir: Bhuana Ilmu Populer
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
de réir: -
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
de réir: Kementerian Lingkungan Hidup
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2009
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Penyelesaian sengketa partai politik berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik ( studi kasus perselisihan kepengurusan Partai Golkar )
de réir: Sa'dul Bakri
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)
de réir: Haidar Anas At Tazky
Foilsithe / Cruthaithe: (2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008
de réir: -
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Undang-undang Pemilu dan Partai Politik 2008
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Respon tokoh PKS DIY terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Kuota 30% perempuan di DPR
de réir: Nur Wahyu Diansyah
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
de réir: Bhuana Ilmu Populer
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN Republik Indonesia
de réir: Ombudsman Republik Indonesia
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
de réir: -
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
de réir: Laksan
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Undang-Undang PILPRES 2008
de réir: Redaksi Sinar Grafika
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
de réir: Indonesia
Foilsithe / Cruthaithe: (1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
de réir: Pustaka Timur
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik dilengkapi dengan UUD hasil amandemen dan proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Tiga Undang_undang Politik 1999
Foilsithe / Cruthaithe: (2000)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
de réir: Citra Umbara
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Undang - Undang Perkeretaapian (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007)
de réir: Hadi Setia Tunggal
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
de réir: Biro Hukum Departemen Pertanian
Foilsithe / Cruthaithe: (1996)

Undang - Undang RI Nomor 5Tahun 1997 Tentang Psikotropika
de réir: Departemen Kesehatan RI
Foilsithe / Cruthaithe: ()

Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
de réir: Departemen Kesehatan RI
Foilsithe / Cruthaithe: ()

Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang kesehatan
de réir: Depkes RI
Foilsithe / Cruthaithe: (1992)

Undang - undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
de réir: Andysastro Wijoyo
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Undang-Undang R.I Tentang Pajak Penghasilan 2008
de réir: -
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi Undang - Undang RI Nomor 27 Tentang Panas Bumi
de réir: Indonesia
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
de réir: -
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
de réir: Indonesia. Undang-Undang
Foilsithe / Cruthaithe: ()