Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pustat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pustat dan Pemerintah Daerah

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Departemen Komunikasi dan Informatika
Format:	TEXT
Veröffentlicht:	Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi, 2005
Schlagworte:	Otonomi, Pemerintah Daerah
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

PINJAM

Ähnliche Einträge

Undang Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang republik indonesia nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (2005)

Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah - Undang undang Repubublik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
von: Departemen Dalam Negeri Indonesia, et al.
Veröffentlicht: (2004)

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 2004 NO.32 TH 2004 TENTANG PEMERINTAH
von: DEPARTEMEN RI
Veröffentlicht: ()

Keuangan pemerintah daerah otonomi di Indonesia
von: Bacrul Elmi
Veröffentlicht: ()

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.
von: Utang Rosidin
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang republik indonesia nomor 32 tentang pemerintah daerah
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (2005)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 Tentang ... : Beserta Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah
Veröffentlicht: (2000)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah & Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
von: ANONIM
Veröffentlicht: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
von: -
Veröffentlicht: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
von: -
Veröffentlicht: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
von: undang
Veröffentlicht: (1999)

Pengaturan Desa dan kelurahan : berdasarkan Undang-undang no.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Veröffentlicht: (2000)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Veröffentlicht: (2004)

Undang-Undang Otonomi Daerah 2006
Veröffentlicht: ()

Sepuluh Undang-undang 1999 : Pemerintahan Desa, Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusa ...
Veröffentlicht: (1999)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Veröffentlicht: (2004)

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
von: Irawan Soejito
Veröffentlicht: ()

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Veröffentlicht: (2000)

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia
von: Yani, Ahmad
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang R.I. Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang R.I. Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
von: -
Veröffentlicht: ()

Undang-undang R.I. Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang R.I. Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
von: -
Veröffentlicht: ()

Sepuluh Undang-Undang 1999: Pemerintah Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Delapan Pembentukan Kotamadya dan Kabupaten Daerah tingkat IIDilengkapi : Pedoman Penyusunan APBD tahun 1999/2000
von: Sepuluh Undang-Undang
Veröffentlicht: (1999)

Sepuluh Undang-Undang 1999: Pemerintah Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Delapan Pembentukan Kotamadya dan Kabupaten Daerah tingkat IIDilengkapi : Pedoman Penyusunan APBD tahun 1999/2000
von: Sepuluh Undang-Undang
Veröffentlicht: (1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (2004)

Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, demokratisasi r akuntabilitas Pemerintah Daerah
von: Haris, Syamsudin
Veröffentlicht: (2007)

Administrasi Pemerintah Daerah
von: AH Farid ; Heri Mustain
Veröffentlicht: (2007)

Manajemen pemerintah daerah
von: Adisasmita, Rahardjo
Veröffentlicht: (2011)

Keadilan pelayanan kesehatan di Papua perspektif Maqosid Syari'ah ( studi atas pasal 59 ayat ( 3 ) undang - undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua )
von: Fifi Nurcahyati
Veröffentlicht: (2023)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo r 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Beserta Penjelasannya
Veröffentlicht: (2004)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Veröffentlicht: (2004)

Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual
von: Riyanto,SE.,MM
Veröffentlicht: (2015)

Otonomi potensi masa depan Republik Indonesia
von: Otonomi..., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
von: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
von: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Veröffentlicht: ()

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
von: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Veröffentlicht: (2004)

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
von: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Veröffentlicht: ()