Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers/ Hadi Setia tunggal

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers/ Hadi Setia tunggal

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	Tunggal, Setia hadi
Format:	TEXT
Izdano:	Yogyakarta: harvarindo, 2000
Teme:	Udang undang Pers, Media Cetak
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

PINJAM

Podobne knjige/članki

Undang - Undang Telekomunikasi beserta Peraturan Pelaksanaannya/ Hadi Setia Tunggal
od: Tunggal, Hadi Setia
Izdano: (2006)

Undang-Undang Bangunan Gedung= ( UU No. 28/2002)/ Hadi Setia Tunggal
od: Tunggal, Hadi Setia
Izdano: (2005)

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang pers
od: Indonesia. Undang, et al.
Izdano: (1999)

Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana : UU RI No. 1 Tahun 2006/ Hadi Setia Tunggal
od: Tunggal, Hadi Setia
Izdano: (2006)

Undang undang pers, undang undang no. 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers [lembaran negara no. 40. th. 1966]
od: J.C.T. Simorangkir
Izdano: (1967)

Undang undang pokok pers : proses pembentukan dan penjelasannya
od: M.L. Gandhi
Izdano: (1985)

Kebebasan pers menurut undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers (studi atas manifestasi surat kabar harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)
od: Iqbal Suprayogi
Izdano: (2013)

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1999
od: Badan Pertanahan Nasional
Izdano: (1999)

Undang - Undang Perkeretaapian (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007)
od: Hadi Setia Tunggal
Izdano: (2007)

Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 1990 tentang serah - simpan- karya cetak dan karya rekam
od: Perpusnas RI
Izdano: (2003)

Peraturan Perundang-Undangan tentang Terorisme/Hadi Setia Tunggal(Penghimpun)
Izdano: (2006)

Kajian kebebasan pers dalam UU no 40 tahun 1999
od: Syukron Makmun
Izdano: (2015)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
od: Sinar Grafika Redaksi
Izdano: (2004)

Pengelolaan portal berita online dalam perspektif undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers
od: Thonthowi Jauhari
Izdano: (2017)

Perlindungan hukum terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dalam proses peliputan berita ditinjau dari Undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers
od: Ibno Hajar
Izdano: (2014)

Undang-Undang Dasar 45: kekosongan politik hukum makro
od: Sutanto Supiadhy
Izdano: (2004)

Undang-undang Pokok Pers No. 21 tahun 1982 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1967 dan Undang-undang Perfilman No. 8 tahun 1992
od: Indonesia. Departemen Penerangan
Izdano: (1996)

Undang - Undang Pangan ( Undang - Undang RI No.7 Tahun 1996 Tanggal 4 November 1996 )
od: Hadi Setia Tunggal
Izdano: (1996)

Undang-undang pangan
od: Dihimpun . Hadi Setia Tunggal
Izdano: (1996)

Undang-Undang Telekomunikasi 1999: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi
od: Sinar Grafika Redaksi
Izdano: (2004)

4 Undang-Undang RI No. 35, 39,36, 40 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, HAM, Telekomunikasi, Pers
od: Indonesia, Dewa
Izdano: ()

Undang-Undang RI nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
od: -
Izdano: (2007)

undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
od: Presiden Republik Indonesia
Izdano: (-)

Undang-Undang Pangan (Undang-Undang RI No.7 1996 tanggal 4 November 1996)
od: Hadi Setia Tunggal, SH
Izdano: (1996)

UU POKOK PERS Proses Pembentukan dan Penjelasannya
od: M.L Gandhi S.H
Izdano: (1985)

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa/ Hadi Setia Tunggal
Izdano: (2000)

Perspektif Undang-undang Pers di Indonesia terhadap Fatwa Haram NU tentang Infotainment
od: Tri Wahyu Hidayat
Izdano: (2007)

Undang - Undang RI Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
od: Indonesia
Izdano: (1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya rekam/ Perpustakaan Nasional RI
od: Indonesia, Perpustakaan Nasinal RI
Izdano: (2003)

Pedoman pembinaan isi pers
od: Indonesia. Departemen Penerangan, et al.
Izdano: (1985)

Undang-undang perlindungan konsumen 1999
Izdano: (1999)

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
od: Hadi Setia Tunggal, SH
Izdano: (1997)

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
od: Indonesia
Izdano: (1999)

Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Izdano: ()

Konstruksi media cetak terhadap pejabat tinggi (Analisis wacana kritis pemberitaan mengenai pengunduran diri Diky Chandra sebagai Wakil Bupati Garut dalam Surat Kabar Harian Radar Tasikmalaya periode 2011)
od: Martiana Wardani
Izdano: (2012)

Konstruksi Media cetak terhadap Radikalisme (Analisis wacana Kritis terhadap pemberitaan pelarangan Guru Agama Asing di Indonesia dalam SKH Republika Edisi Januari 2015)
od: Lulus Novita
Izdano: (2015)

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1995
od: Biro Hukum Dan Humas BPN
Izdano: (1995)

Almanak PENA 1997 Undang-undang dasar 1945, undang-undang pokok pers, undang-undang perkoperasian, undang-undang telekomunikasi, undang-undang penyiaran
od: penyunting H. Soegyarto Ps.
Izdano: ()

Kebebasan pers & anarkisme
od: Diding Karyadi
Izdano: (2013)

Tiga Undang_undang Politik 1999
Izdano: (2000)