Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	INDONESIA
Format:	TEXT
Published:	1999
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA, Sekretaris Negara Republik
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA, Men.Dagri Republik
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA, Men.Dagri Republik
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA, Sekretaris Negara Republik
Published: (1999)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
Published: (2004)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
by: -
Published: ()

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
Published: (2004)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
by: -
Published: ()

Peraturan Pemerintah R.I No.5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
Published: (1999)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negari Sipil Menjadi Anggota PArtai Politik Tahun 2004
Published: (2004)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
Published: (1999)

Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dan larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik (PP. No.37 tahun 2004)
Published: (2004)

Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP No.37 tahun 2004) dan Pembinaan Jiwa Koprps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( PP No.43 tahun 2004)
by: INDONESIA, Departemen Dalam Negeri Republik
Published: (2004)

Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP No.37 tahun 2004) dan Pembinaan Jiwa Koprps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ( PP No.43 tahun 2004)
by: INDONESIA, Departemen Dalam Negeri Republik
Published: (2004)

Pedoman Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negri Sipil Dan Larangan Pegawai Negri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP.No. 37 Tahun) 2004
by: KARNADI
Published: (2005)

Ketentuan-ketentuan Penggajian Pegawai Negeri Sipil Dan Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (taspen)
Published: (1983)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil
by: Redaksi CV. Novindo Pustaka Mandiri
Published: (2002)

Ketentuan-ketentuan Penggajian Pegawai Negeri Sipil Dan Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (taspen) 1983
Published: (1983)

Tiga Undang-Undang 1999 partai politik, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD - dilengkapi peraturan pemerintah tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
by: Eko Jaya
Published: (1999)

Tiga Undang-Undang 1999 partai politik, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD#dilengkapi peraturan pemerintah tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
by: Eko Jaya
Published: ()

Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota PArtai Politik (PP Nomor 37 tahun 2004) dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP nomor 42 tahun 2004)
Published: (2004)

Partai politik [UU.RI.Nomor 31 tahun 2002] dan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat,...[UU.RI. No.12 Th 2003]dilengkapi undang-undang penyiaran, pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
Published: (2003)

Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dan larangan pegawai Negeri Sipil menjadi anggota parpol (PP. No. 37 th. 2004)
by: Indonesia. Undang-Undang
Published: (2005)

Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap r pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil
by: Indonesia. Undang-undan dan Peraturan
Published: (2005)

Pegawai negeri Sipil
Published: (1982)

Peraturan Pemerintah R. I. tentang Pegawai Negeri Sipil, Meliputi: pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, perubahan atas pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap...
by: INDONESIA
Published: (2005)

Peraturan Pemerintah R. I. tentang Pegawai Negeri Sipil, Meliputi: pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, perubahan atas pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap...
by: INDONESIA
Published: ()

Peraturan Pemerintah R. I. tentang Pegawai Negeri Sipil, Meliputi: pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, perubahan atas pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap...
by: INDONESIA
Published: ()

Peraturan Pemerintah R. I. tentang Pegawai Negeri Sipil, Meliputi: pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, perubahan atas pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap...
by: INDONESIA
Published: (2005)

Pengangkatan Tenaga Honor Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil & Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
by: INDONESIA
Published: (2007)

Pengangkatan Tenaga Honor Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil & Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
by: INDONESIA
Published: (2007)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi...
by: INDONESIA ( KETENTUAN PELAKSANAAN ... )
Published: (2002)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi...
by: INDONESIA ( KETENTUAN PELAKSANAAN ... )
Published: (2002)

Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil...
Published: (2002)

Undang-undang pokok perkawinan beserta peraturan perkawinan khusus untuk anggota ABRI, anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan , Pegawai Negeri Sipil
by: INDONESIA_Undang-undang...
Published: (1996)

Undang-undang Pokok Perkawinan: Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil
by: INDONESIA
Published: (1989)

Undang-undang Pokok Perkawinan: Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil
by: INDONESIA
Published: (1989)

Ketentuan-ketentuan utama tentang kedudukan pegawai negeri
by: M. Oudang
Published: (1953)

Pedoman bagi pegawai negeri sipil
by: INDONESIA
Published: (2004)