Petunjuk penerapan pelaksanaan undang-undang kepailitan(faillisement verorading) staatsblad tahun 1905 nomor 217 jo. staatsblad tahun 1906 nomor 348 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998

Petunjuk penerapan pelaksanaan undang-undang kepailitan(faillisement verorading) staatsblad tahun 1905 nomor 217 jo. staatsblad tahun 1906 nomor 348 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998

Wedi'i Gadw mewn:

Manylion Llyfryddiaeth
Fformat:	Referensi
Iaith:	Asing
Cyhoeddwyd:	Ugi Jaya Mandiri 1999
Pynciau:	COMMERCIAL LAW
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

PINJAM

Eitemau Tebyg

Ketentuan dasar pajak penghasilanberdasarkan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000
gan: GUNADI
Cyhoeddwyd: (2002)

Undang-undang Kepailitan Nomor tahun 1998
Cyhoeddwyd: (1999)

Undang-undang Kepailitan Nomor tahun 1998
Cyhoeddwyd: (1999)

Staatsblad van N-1 1917 No. 592
Cyhoeddwyd: ()

Undang - Undang Perkeretaapian (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007)
gan: Hadi Setia Tunggal
Cyhoeddwyd: (2007)

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1997 Undang - Undang Ketenagakerjaan
gan: LKS Tripartie Dan Kanwil Depnaker
Cyhoeddwyd: (1997)

Ketentuan perhitungan dan pelunasan pajak penghasilanberdasarkan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000Gunadi
gan: GUNADI, et al.
Cyhoeddwyd: (2002)

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999
gan: INDONESIA
Cyhoeddwyd: (1999)

Respon tokoh PKS DIY terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Kuota 30% perempuan di DPR
gan: Nur Wahyu Diansyah
Cyhoeddwyd: (2015)

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
Cyhoeddwyd: (1993)

Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007
gan: Undang-Undang...
Cyhoeddwyd: ()

Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007
gan: Ikatan Pustakawan
Cyhoeddwyd: (2007)

Undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007
gan: Perpustakaan Indonesia
Cyhoeddwyd: (2007)

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
Cyhoeddwyd: (1995)

Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007
gan: IPI
Cyhoeddwyd: (2007)

Undang-undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997
gan: INDONESIA, Kementrian Penerangan Republik
Cyhoeddwyd: (2001)

Undang-undang Kejaksaan Nomor 5 tahun 1991
gan: MAHKAMAH AGUNG RI.
Cyhoeddwyd: (2001)

Undang-undang Kejaksaan Nomor 5 tahun 1991
gan: MAHKAMAH AGUNG RI.
Cyhoeddwyd: (2001)

Undang-undang Penyiaran Nomor 24 tahun 1997
gan: INDONESIA, Kementrian Penerangan Republik
Cyhoeddwyd: (2001)

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992
Cyhoeddwyd: (1995)

Undang-undang pangan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996
gan: ANONIM
Cyhoeddwyd: ()

Undang-Undang Pangan : Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996
Cyhoeddwyd: (1997)

Undang-Undang Pangan - Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996
gan: Redaksi Sinar Grafika
Cyhoeddwyd: (1997)

Undang-undang Perseroan Terbatas: undang-undang nomor 1 tahun 1995.
Cyhoeddwyd: (1998)

Undang-undang Perseroan Terbatas: undang-undang nomor 1 tahun 1995.
gan: -
Cyhoeddwyd: ()

Undang - Undang Pangan ( Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 )
gan: Indonesia
Cyhoeddwyd: (2000)

Undang-undang Pangan: Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996
gan: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Cyhoeddwyd: (1997)

Undang-undang Perseroan Terbatas: undang-undang nomor 1 tahun 1995.
gan: -
Cyhoeddwyd: ()

Undang-undang Perseroan Terbatas: undang-undang nomor 1 tahun 1995.
Cyhoeddwyd: (1998)

Undang-undang Pangan: Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996
gan: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Cyhoeddwyd: (1997)

Reformasi kepabeanan:undang-undang nomor 17 tahun 2006 pengganti undang-undang nomor 10 tahun1995 tentang kepabeanan
gan: Ali Purwito
Cyhoeddwyd: (2007)

Tugas dan wewenang penghulu kesultanan Yogyakarta berdasarkan Staatsblad tahun 1882
gan: Siti Lailatul Munawaroh
Cyhoeddwyd: (2013)

Undang - Undang Peradilan Agama: undang-undang republik Indoneaia Nomor 7 tahun 1989 dan undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006
Cyhoeddwyd: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 ...
gan: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Cyhoeddwyd: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 ...
gan: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Cyhoeddwyd: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 ...
gan: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Cyhoeddwyd: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 ...
gan: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Cyhoeddwyd: ()

Undang-undang penyiaran, undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997
Cyhoeddwyd: (2000)

Undang-Undang Penyiaran: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Cyhoeddwyd: (2000)

Undang - Undang Ketenagakerjaan: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997
Cyhoeddwyd: (1999)