Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah

Zapisane w:

Opis bibliograficzny
Format:	Referensi
Język:	Indonesia
Wydane:	Cipta Jaya 2000
Hasła przedmiotowe:	ADMINISTRATION LAW
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

PINJAM

Podobne zapisy

Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
od: Indonesia. Undang, i wsp.
Wydane: (2000)

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
od: INDONESIA, Menteri Dalam Negeri Republik
Wydane: (2000)

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
od: INDONESIA, Menteri Dalam Negeri Republik
Wydane: (2000)

Peraturan Pemerintah Daerah No. 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
od: KARNADI
Wydane: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah
Wydane: ()

Kebijakan pemerintah propinsi di Yogyakarta dalam penataan organisasi perangkat pemerintah daerah dan manfaatnya bagi pelayanan kepada masyarakat [laporan penelitian]Junirahardjo dan Y. Sri Pudyatmoko
od: Junirahardjo
Wydane: (2007)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Wydane: (2001)

Peraturan Pemerintah RI tentang pajak Daerah dan retribusi daerah [PP No.65 dan 66 Th 2001]
Wydane: (2001)

Keputusan menteri dalam negeri tentang petunjuk pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000
Wydane: (2000)

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Dati Ii Percontohan Dilengkapi Pp No. 10 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Uu Pemilu
Wydane: (1995)

Perkembangan pemerintah di daerahSoehino
od: Soehino
Wydane: (2002)

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Wydane: (2008)

Analisis dan evaluasi hukum undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI
Wydane: (2000)

Peraturan Praktis bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Wydane: (2008)

Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU.RI.nomor 22 tahun 2003) & pemilihan umum presiden dan wakil presiden (UU.RI. nomor 23 tahun 2003)
Wydane: (2003)

Himpunan ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 s/d 2000
Wydane: (2000)

Hukum tatanegara penyusunan dan penetapan peraturan Daerah
od: Soehino
Wydane: (1997)

Hukum Tatanegara Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Daerah Soehino
od: Soehino
Wydane: (1996)

Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah: suplemen 18
Wydane: (2010)

Himpunan tindak lanjut peraturan kepegawaian tahun 2004
Wydane: (2004)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Wydane: (2010)

Berita daerah & lembaran daerah DIY tahun 2015 & 2018 buku III
od: BIRO HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH DIY
Wydane: (2019)

Berita daerah & lembaran daerah DIY tahun 2015 & 2019 buku IV
od: BIRO HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH DIY
Wydane: (2019)

Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah[suplemen 1, 2, 3]
Wydane: (2001)

Undang-undang otonomi daerah 1999UU No.22 Th.1999 tentang pemerintahan daerah...
Wydane: (1999)

Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil...
Wydane: (2002)

Peraturan pemerintah RI No. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
od: Pemerintah RI
Wydane: (2993)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
Wydane: (2007)

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah (khususnya Yang Berlaku Di Wilayah Pro.tingkat I Jateng) Ssunarno Danusastro
od: DANUSASTRO, Sunarno
Wydane: (1994)

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
Wydane: (2000)

Penelitian tentang aspek hukum pengawasan dalam pelaksanaan keuangan pusat dan daerah
Wydane: (2000)

Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah
od: SRI PUDYATMOKO
Wydane: (1996)

Otonomi daerah
od: Darumurti, Krishna D.
Wydane: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Wydane: (2000)

Analisis dan evaluasi hukum tentang otonomi daerah dalam kaitannya dengan wilayah pesisir dan laut
Wydane: (2000)

Penelitian tentang aspek hukum sistem informasi pendapatan daerah editor : L. Sumartini, Nursalam Sianipar, Sutriya
Wydane: (2002)

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 di kota YogyakartaSumyar
od: SUMYAR
Wydane: (2007)

Hukum pemerintahan daerah
Wydane: (2009)

Kepemimpinan Kepala Daerah pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
od: Kaloh, J.
Wydane: (2009)

Rancangan Putusan MPR RIsidang tahunan MPR RI tanggal 7-8 Agustus 2000
Wydane: (2000)