Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Format:	Referensi
Sprache:	Indonesia
Veröffentlicht:	Cipta Jaya 2000
Schlagworte:	GOVERNMENT LAW
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

PINJAM

Ähnliche Einträge

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Veröffentlicht: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
von: KARNADI
Veröffentlicht: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
von: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Veröffentlicht: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
von: undang, et al.
Veröffentlicht: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Veröffentlicht: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Veröffentlicht: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
von: Suriansyah Murhaini
Veröffentlicht: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
von: Biro Hukum Sekda DIY
Veröffentlicht: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
von: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Veröffentlicht: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
von: Arie Sukanti Hutagalung
Veröffentlicht: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
von: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Veröffentlicht: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
von: Arie Sukanti Hutagalung
Veröffentlicht: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Veröffentlicht: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Veröffentlicht: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Veröffentlicht: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Veröffentlicht: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
von: Tedi Sudrajat
Veröffentlicht: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
von: Tedi Sudrajat
Veröffentlicht: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
von: ABDOELLAH, Priyatmanto
Veröffentlicht: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Veröffentlicht: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Veröffentlicht: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Veröffentlicht: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
von: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Veröffentlicht: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
von: ELMI, Bachrul
Veröffentlicht: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
von: ELMI, Bachrul
Veröffentlicht: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Veröffentlicht: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Veröffentlicht: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Veröffentlicht: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Veröffentlicht: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Veröffentlicht: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
von: Lukman Hakim
Veröffentlicht: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Veröffentlicht: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Veröffentlicht: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Veröffentlicht: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Veröffentlicht: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
von: Muslani
Veröffentlicht: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Veröffentlicht: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
von: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Veröffentlicht: (2008)