Penelitian tentang aspek hukum pengawasan dalam pelaksanaan keuangan pusat dan daerah

Penelitian tentang aspek hukum pengawasan dalam pelaksanaan keuangan pusat dan daerah

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Format:	Referensi
Sprache:	Indonesia
Veröffentlicht:	BPHN 2000
Schlagworte:	ADMINISTRATIVE LAW
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

PINJAM

Ähnliche Einträge

Penelitian hukum aspek hukum penyelesaian masalah hak ulayat dalam otonomi daerah
Veröffentlicht: (2000)

Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan inisiatif DPR dalam penyusunan rancangan undang-undang
Veröffentlicht: (1999)

Penelitian tentang aspek hukum sistem informasi pendapatan daerah editor : L. Sumartini, Nursalam Sianipar, Sutriya
Veröffentlicht: (2002)

Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah
von: KUSNADI, Ady
Veröffentlicht: (2000)

Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah
von: KUSNADI, Ady
Veröffentlicht: (2000)

Penelitian tentang aspek hukum pengawasan dalam pelaksanaan keuangan pusat dan daerah
von: disusun oleh Tim dipimpin Ady kusnadi
Veröffentlicht: ()

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Veröffentlicht: (2001)

Keputusan menteri dalam negeri tentang petunjuk pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000
Veröffentlicht: (2000)

Kepemimpinan Kepala Daerah pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
von: Kaloh, J.
Veröffentlicht: (2009)

Aspek-aspek hukum administrasi negara dalam penataan ruangSuatu kaji ulang terhadap UU No.24 Tahun 1992 tentang penataan ruangHestu cipto handoyo
von: Handoyo, Hestu Cipto
Veröffentlicht: (1995)

Aspek-aspek hukum administrasi negara dalam penataan ruangsuatu kaji ulang terhadap UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruangB. Hestu Cipto Handoyo
von: Handoyo, B. Hestu Cipto
Veröffentlicht: (1995)

Hukum tata negara hukum perundang-undangan [Perkembangan pengaturan mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan , baik tingkat pusat maupun daerah]
von: Soehino
Veröffentlicht: ()

Analisis dan evaluasi hukum tentang otonomi daerah dalam kaitannya dengan wilayah pesisir dan laut
Veröffentlicht: (2000)

Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah
von: Sutedi, Adrian
Veröffentlicht: (2009)

Hukum pemerintahan daerah
Veröffentlicht: (2009)

Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Muchsan
von: MUCHSAN
Veröffentlicht: (1992)

Hukum tatanegara penyusunan dan penetapan peraturan Daerah
von: Soehino
Veröffentlicht: (1997)

Peraturan Pemerintah RI tentang pajak Daerah dan retribusi daerah [PP No.65 dan 66 Th 2001]
Veröffentlicht: (2001)

Undang-undang otonomi daerah 1999UU No.22 Th.1999 tentang pemerintahan daerah...
Veröffentlicht: (1999)

Dampak pembagian keuangan pusat dan daerah terhadap kinerja perekonomian daerah
Veröffentlicht: (2000)

Hukum Tatanegara Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Daerah Soehino
von: Soehino
Veröffentlicht: (1996)

Hukum tata negara Perkembangan otonomi daerah
von: Soehino
Veröffentlicht: (2004)

Otonomi daerah titik berat otonomi dan urusan rumah tangga daerah:pokok-pokok pikiran menuju reformasi hukum di bidang pemerintahan daerah
von: Handoyo, B. Hestu Cipto
Veröffentlicht: (1998)

Penyusunan kerangka ilmiah perencanaan pembangunan hukum nasional di bidang pemberdayaan rencana legislasi daerah dalam era otonomi daerahL. Sumartini
von: Sumartini, L.
Veröffentlicht: (2001)

Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara
von: INDONESIA, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Veröffentlicht: (1998)

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Pemerintahan Otonomi Dati Ii Percontohan Dilengkapi Pp No. 10 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Uu Pemilu
Veröffentlicht: (1995)

Kebijakan pemerintah propinsi di Yogyakarta dalam penataan organisasi perangkat pemerintah daerah dan manfaatnya bagi pelayanan kepada masyarakat [laporan penelitian]Junirahardjo dan Y. Sri Pudyatmoko
von: Junirahardjo
Veröffentlicht: (2007)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Veröffentlicht: (2000)

Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang mahkamah agung dalam melaksanakan hak uji materiil (judicial review)
Veröffentlicht: (2000)

Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga Dan Waris Bphn Departemen Kehakiman Ri
von: INDONESIA, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Veröffentlicht: (1995)

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Veröffentlicht: (2008)

Otonomi daerah
von: Darumurti, Krishna D.
Veröffentlicht: (2000)

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah (khususnya Yang Berlaku Di Wilayah Pro.tingkat I Jateng) Ssunarno Danusastro
von: DANUSASTRO, Sunarno
Veröffentlicht: (1994)

Otonomi daerah: perspektif teoritis dan praktis
von: MALARANGENG, Andi Alfian
Veröffentlicht: (2001)

Otonomi daerah titik berat otonomi dan urusan rumah tangga daerahpokok-pokok pikiran menuju reformasi hukum di bidang pemerintahan daerahB. Hestu Cipto Handoyo
von: Handoyo, B. Hestu Cipto
Veröffentlicht: (1998)

Analisis dan evaluasi hukum undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI
Veröffentlicht: (2000)

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 di kota YogyakartaSumyar
von: SUMYAR
Veröffentlicht: (2007)

Kepemimpinan wanita Indonesia di bidang kenegaraan dalam perspektif hukum adat, hukum agama, dan hukum tata negara
Veröffentlicht: (2000)

Kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam penanganan perizinan dan tanggapan masyarakat terhadapnya [laporan penelitian]Y. Sri Pudyatmoko
von: Pudyatmoko, Y. Sri
Veröffentlicht: (2007)

Berita daerah & lembaran daerah DIY tahun 2015 & 2018 buku III
von: BIRO HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH DIY
Veröffentlicht: (2019)