Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Formato:	Referensi
Idioma:	Indonesia
Publicado em:	Eko Jaya 2004
Assuntos:	SOCIAL GOVERNMENT-LAW
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

PINJAM

Registos relacionados

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Publicado em: (2008)

Undang-undang otonomi daerah 2004undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU RI No.33 Th.2004
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Por: Pondok Edukasi TIm
Publicado em: (2005)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah & UURI nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Por: Undang-undang ...
Publicado em: (2004)

Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah - Undang undang Repubublik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
Por: Departemen Dalam Negeri Indonesia, et al.
Publicado em: (2004)

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: (2004)

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: ()

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: (2004)

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 terdiri: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keua
Por: INDONESIA, Undang-Undang Republik
Publicado em: ()

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Publicado em: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah & Undang Undang Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Beserta Penjelasannya
Por: -
Publicado em: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Por: INDONESIA
Publicado em: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Por: INDONESIA
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah & Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Por: ANONIM
Publicado em: ()

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Publicado em: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 & 33 tentang Otonomi Daerah 2004-2006
Por: Citra Umbara
Publicado em: (2007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Publicado em: (2004)

Undang Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Por: INDONESIA
Publicado em: (1999)

Undang-Undang R.I Nomor 32&33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Por: Dep. Keuangan R.I
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Por: -
Publicado em: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Por: -
Publicado em: ()

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pustat dan Pemerintah Daerah
Por: Departemen Komunikasi dan Informatika
Publicado em: (2005)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo r 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Beserta Penjelasannya
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
Publicado em: (1999)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Por: DPR RI
Publicado em: (1999)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Por: INDONESIA
Publicado em: (2005)

Undang-undang R.I No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang R.I No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Por: INDONESIA, Departemen Dalam Negeri Republik
Publicado em: (2004)

Undang-undang R.I No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang R.I No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Por: INDONESIA, Departemen Dalam Negeri Republik
Publicado em: (2004)

Undang-undang republik indonesia nomor 32 tentang pemerintah daerah
Por: INDONESIA
Publicado em: (2005)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Por: Laksan
Publicado em: (2009)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang ...
Publicado em: (2004)

UU RI No. 32 thn. 2004 tentang pemerintahan daerah & UU RI. No. 33 ... : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi...
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Publicado em: (2001)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan & Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Publicado em: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan & Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Por: -
Publicado em: ()