Urgensi pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia

Urgensi pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	INDONESIA., Mahkamah Agung
Format:	Umum
Jezik:	Indonesia
Izdano:	Mahkamah Agung 2015
Teme:	COURTS
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

PINJAM

Podobne knjige/članki

Urgensi dan prpspek pengaturan (IUS constituendum) penyelesaian hak uji materiil peraturan desa
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Urgensi dan prospek pengaturan (IUS Constituendum) UU tentang contempt of court untuk menegakkan martabat dan wibawa peradilan
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Urgensi pengaturan (Ius constituendum) eksekutabilitas outusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjamin kepatuhan pejabat TUN
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Efektifitas pengajuan perkara di pengadilan agama secara peperless dan menggunakan teknologi informasi
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang pelaksanaan diklat sertifikasi hakim pengadilan hubungan industrial
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang pengalihan pengelolaan finansial pengadilan militer dibawah Mahkamah Agung sebagai upaya peningkatan kinerja hakim dan panitera
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang pembaharuan manajemen perkara berbasis 'tik" untuk mewujudkan reformasi birokrasi lembaga peradilan di Indonesia
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian perkaa di Mahkamah Agung
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Putusan uji materiil Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan pengaruhnya terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Potret Lembaga Pengadilan IndonesiaRusli Muhammad
od: MUHAMMAD, Rusli
Izdano: (2006)

Eksekusi jaminan hak tanggungan syariah
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pembatasan penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Penafsiran pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung tentang kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata sebagai alasan peninjauan kembali
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang kedudukan hakim sebagai pejabat negara
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang pelaksanaan diklat sertifikasi hakim lingkungan
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang penyelesaian sengketa TUN melalui perdamaian : dalam perspektif IUS constitutum dan IUS constituendum
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian pelaksanaan diklat sertifikasi hakim perikanan
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang pelaksanaan diklat sertifikasi hakim mediasi
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Pengkajian tentang pelaksanaan diklat sertifikasi hakim tindak pidana korupsi
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Prospek penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah
od: INDONESIA., Mahkamah Agung
Izdano: (2015)

Membuka ketertutupan pengadilanRifqi S. Assegaf
od: Assegaf, Rifqi S.
Izdano: (2005)

Dari pengadilan militer internasional Nuremberg ke pengadilan hak azasi manusia Indonesia
od: Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi
Izdano: (2003)

Sebuah penilaian atas website pengadilan tahun 2011: an assessment of court websites 2011
Izdano: (2012)

Ketentuan Dan Dokumentasi Hukum Di Pengadilan Niaga Dan Kurator Serta Pengurus R.c. Adam, Rahmat Bastian
od: Adam, R.C.
Izdano: (1999)

Hukum acara pengadilan anak
od: SUPRAMONO, Gatot
Izdano: (2000)

Merambah jalan pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesiaeditor : Firmansyah Arifin, Juliyus Wardi
Izdano: (2002)

undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
Izdano: (2008)

Implementasi Small Claim Court dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
od: IRAWAN, Mul H.
Izdano: (2018)

Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
od: Tahir, H. Heri
Izdano: (2010)

Undang-undang RI nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
Izdano: (2002)

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas
Izdano: (1995)

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
od: SUHARIYANTO, Budi
Izdano: (2018)

Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu dalam Kaitannya dengan Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan
od: SYAHR, Zulfia Hanum Alfi
Izdano: (2018)

Kompetensi relatif dan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negaraBenjamin Mangkoedilaga
od: MANGKOEDILAGA, Benjamin
Izdano: (1988)

Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Supomo
od: SUPOMO
Izdano: (1969)

Peradilan Agama di Indonesia gemuruhnya politik hukum (hukum Islam, hukum Barat, hukum Adat) dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga peradilan agama hingga lahirnya peradilan syariat islam acehH.A Basiq Djalil
od: Djalil, H.A. Basiq, et al.
Izdano: (2006)

Pengkajian hukum tentang masalah hukum pelaksanaan putusan pengadilan yang mengandung alimentasi terhadap anak yang belum dewasa
Izdano: (2000)

Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan Undang-undang, Peraturan, Dsb.
od: INDONESIA
Izdano: (1999)