Menggagas perubahan UU tipikor kajian akademik dan draf usulan perubahan

Menggagas perubahan UU tipikor kajian akademik dan draf usulan perubahan

Sábháilte in:

Sonraí bibleagrafaíochta
Formáid:	Umum
Teanga:	Indonesia
Foilsithe / Cruthaithe:	KPK 2019
Ábhair:	CORRUPTION IN GOVERNMENT LAW
Clibeanna:	Cuir clib leis Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!

PINJAM

Míreanna comhchosúla

Menggagas perubahan UU TIPIKOR : kajian akademik dan draf usulan perubahan
de réir: Komisi_Pemberantasan_Korupsi
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)

Kajian analisis implementasi pasal 12B (delik gratifikasi) pada putusan pengadilan tipikor
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

Pengaduan masyarakat terindikasi tipikor
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
Foilsithe / Cruthaithe: (1999)

Studi optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan kewajiban pajak pada perkara tindak pidana korupsi
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Abuse of power: Penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi
de réir: Girsang, Juniver
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Corruption in commercial enterprise law, theory and practice / edited by Liz Campbell ; Nicholas Lord
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Regulating corporate bribery in international business anti-corruption in the UK and Germany / Nicholas Lord
de réir: LORD, Nicholas
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)

Sisi lain akuntabilitas KPK dan lembaga pegiat antikorupsi: fakta dan analisis
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)

Korupsi mengorupsi IndonesiaSebab, akibat dan prospek pembrantasan
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Media sadar publikMedia lokal mewartakan korupsi dan pelayanan publik
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme bagi Aparat Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakatdilema antara tugas, ketakutan dan tanggung jawab seseorang pelaksanaan pembangunan dalam mengambil keputusan
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Merampas aset koruptor: Solusi pemberantasan korupsi di Indonesia
de réir: Yusuf, Muhammad, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

KPK mengkaji untuk negeri bebas korupsi
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

UU No.30/2002, UU No.20/2001, UU No.31/1999, UU No.28/1999, UU No.3/1971, PP No.71/2000 Organisasi & Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategis KPK, Gratifikasi
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Hukum Pembuktian tindak pidana korupsiUU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 H. Adami Chazawi
de réir: Chazawi, Adami
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

Aku mau berubah kekuatan perempuan inspirasi perubahan
Foilsithe / Cruthaithe: ()

Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi [UU No.31 tahun 1999] Martiman Prodjohamidjojo
de réir: Prodjohamidjojo, Martiman
Foilsithe / Cruthaithe: (2001)

Memberantas korupsi bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian yuridis normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU No 30 Tahun 2002
de réir: Djaja, Ermansjah
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Menyelamatkan uang rakyatkajian akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

Korupsi dan penegakan hukum
de réir: Adji, Indriyanto Seno
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Strategi pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi
de réir: CHAERUDIN
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & Hak asasi manusia
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional Andi Hamzah
de réir: Hamzah, Andi
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Perluasan penyertaan dalam tindak pidana korupsi menurut Uncatoc 2000 dan UNCAC 2003
de réir: Iskandar, Mia Amiati
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum
de réir: Nurdjana, IGM
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Tinjauan yuridis terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Prop DIY [suatu studi di Wilayah hukum PN Yogyakarta]Ch. Medi Suharyono dan Paulinus Soge
de réir: Suharyono, Ch. Medi
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Dibalik palu mahkamah konstitusi : telaah judicial review terhadap komisi pemberantasan korupsi
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

Jalan panjang Pemberantasan Korupsi
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Di balik palu MA mendudukkan perdebatan retroaktif
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

Pemberian kredit bank menjadi tindak pidana korupsi
de réir: Neloe, Edward Cornelis William
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Masalah tindak pidana korupsi di IndonesiaBPHN
Foilsithe / Cruthaithe: (2000)

Mengagas KPK menghapus KPKPN (wawancara Zain Badjeber) / penyusun Oktavianus Dungga dkk
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif/Ade Mahmud
de réir: MAHMUD, Ade
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Harun Pudjiarto
de réir: Pudjiarto, Harun
Foilsithe / Cruthaithe: (1994)

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
Foilsithe / Cruthaithe: (2000)

Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak [sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.h] B. Arief Sidharta, B. Koerniatmo ... [et Al.]
Foilsithe / Cruthaithe: (1996)

Kajian implementasi pasal gratifikasi dalam putusan pengadilan (edisi revisi)
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Foilsithe / Cruthaithe: (2001)