Menggagas perubahan UU tipikor kajian akademik dan draf usulan perubahan

Menggagas perubahan UU tipikor kajian akademik dan draf usulan perubahan

Spremljeno u:

Bibliografski detalji
Format:	Umum
Jezik:	Indonesia
Izdano:	KPK 2019
Teme:	CORRUPTION IN GOVERNMENT LAW
Oznake:	Dodaj oznaku Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!

PINJAM

Similar Items

Menggagas perubahan UU TIPIKOR : kajian akademik dan draf usulan perubahan
od: Komisi_Pemberantasan_Korupsi
Izdano: (2018)

Kajian analisis implementasi pasal 12B (delik gratifikasi) pada putusan pengadilan tipikor
Izdano: (2017)

Pengaduan masyarakat terindikasi tipikor
Izdano: (2015)

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
Izdano: (1999)

Studi optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan kewajiban pajak pada perkara tindak pidana korupsi
Izdano: (2019)

Abuse of power: Penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi
od: Girsang, Juniver
Izdano: (2012)

Corruption in commercial enterprise law, theory and practice / edited by Liz Campbell ; Nicholas Lord
Izdano: (2019)

Regulating corporate bribery in international business anti-corruption in the UK and Germany / Nicholas Lord
od: LORD, Nicholas
Izdano: (2016)

Sisi lain akuntabilitas KPK dan lembaga pegiat antikorupsi: fakta dan analisis
Izdano: (2016)

Korupsi mengorupsi IndonesiaSebab, akibat dan prospek pembrantasan
Izdano: (2009)

Media sadar publikMedia lokal mewartakan korupsi dan pelayanan publik
Izdano: (2005)

Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme bagi Aparat Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakatdilema antara tugas, ketakutan dan tanggung jawab seseorang pelaksanaan pembangunan dalam mengambil keputusan
Izdano: (2008)

Merampas aset koruptor: Solusi pemberantasan korupsi di Indonesia
od: Yusuf, Muhammad, i dr.
Izdano: (2013)

KPK mengkaji untuk negeri bebas korupsi
Izdano: (2020)

UU No.30/2002, UU No.20/2001, UU No.31/1999, UU No.28/1999, UU No.3/1971, PP No.71/2000 Organisasi & Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategis KPK, Gratifikasi
Izdano: (2002)

Hukum Pembuktian tindak pidana korupsiUU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 H. Adami Chazawi
od: Chazawi, Adami
Izdano: (2006)

Aku mau berubah kekuatan perempuan inspirasi perubahan
Izdano: ()

Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi [UU No.31 tahun 1999] Martiman Prodjohamidjojo
od: Prodjohamidjojo, Martiman
Izdano: (2001)

Memberantas korupsi bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian yuridis normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU No 30 Tahun 2002
od: Djaja, Ermansjah
Izdano: (2008)

Menyelamatkan uang rakyatkajian akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006
Izdano: (2006)

Korupsi dan penegakan hukum
od: Adji, Indriyanto Seno
Izdano: (2009)

Strategi pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi
od: CHAERUDIN
Izdano: (2008)

Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & Hak asasi manusia
Izdano: (2002)

Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional Andi Hamzah
od: Hamzah, Andi
Izdano: (2007)

Perluasan penyertaan dalam tindak pidana korupsi menurut Uncatoc 2000 dan UNCAC 2003
od: Iskandar, Mia Amiati
Izdano: (2013)

Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum
od: Nurdjana, IGM
Izdano: (2010)

Tinjauan yuridis terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Prop DIY [suatu studi di Wilayah hukum PN Yogyakarta]Ch. Medi Suharyono dan Paulinus Soge
od: Suharyono, Ch. Medi
Izdano: (2007)

Dibalik palu mahkamah konstitusi : telaah judicial review terhadap komisi pemberantasan korupsi
Izdano: (2005)

Jalan panjang Pemberantasan Korupsi
Izdano: (2012)

Di balik palu MA mendudukkan perdebatan retroaktif
Izdano: (2006)

Pemberian kredit bank menjadi tindak pidana korupsi
od: Neloe, Edward Cornelis William
Izdano: (2012)

Masalah tindak pidana korupsi di IndonesiaBPHN
Izdano: (2000)

Mengagas KPK menghapus KPKPN (wawancara Zain Badjeber) / penyusun Oktavianus Dungga dkk
Izdano: (2013)

Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif/Ade Mahmud
od: MAHMUD, Ade
Izdano: (2020)

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi
Izdano: (2009)

Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Harun Pudjiarto
od: Pudjiarto, Harun
Izdano: (1994)

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
Izdano: (2000)

Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak [sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.h] B. Arief Sidharta, B. Koerniatmo ... [et Al.]
Izdano: (1996)

Kajian implementasi pasal gratifikasi dalam putusan pengadilan (edisi revisi)
Izdano: (2019)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Izdano: (2001)