Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum: Peraturan pemerintah RI. No. 17/ 2000

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum: Peraturan pemerintah RI. No. 17/ 2000

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Permohonan...
Format:	TEXT
Language:	Indonesia
Published:	CV. Myda
Subjects:	Pailit
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum: Peraturan pemerintah RI. No. 17/ 2000
by: Permohonan...
Published: ()

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Published: (2000)

Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum : (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Published: (2000)

Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
by: INDONESIA
Published: (2000)

Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
by: INDONESIA
Published: (2000)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI.No.17
by: INDONESIA, Departemen Perdagangan
Published: (2000)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI.No.17
by: INDONESIA, Departemen Perdagangan
Published: (2000)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum
by: <MYDA>
Published: ()

Analisis yuridis terhadap permohonan pailit pada PT Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK
by: Tri Minati
Published: (2017)

Analisis terhadap pembantalan penetapan imbalan jasa kurator dalam kepailitan PT. Telkomsel studi putusan peninjauan kembali No.48PK/PDT.Sus.Pailit/2013
by: Ahmad Nur Fauzy Al Arif
Published: (2017)

Tinjauan hukum Islam terhadap pailit karena utang (studi kasus Undang UNdang N0. 37 tahun 2004 tentang kepailitan
by: Syukron
Published: (2016)

PP RI no.18/00 ttg perubahan ke 3 atas PP no.17/99 ttg BPPN & no.17/00 ttg permohonan pernyataan pailit u/ kepentingan umum
by: <PANCA USAHA>
Published: ()

Putusan kepailitas PT. Mandala Airlines dalam perspektif hukum Islam (studi putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST)
by: Ruli Purwanto
Published: (2018)

Hukum kepailitan
by: Rahayu Hartini
Published: (2007)

Hukum kepailitan
by: Hartini, Rahayu Hj.
Published: (2002)

Kepailitan ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
by: Helmi Haris
Published: (2004)

Perlindungan hukum seimbang, debitor, kreditor dan pihak pihak berepentingan dalam kepailitan
by: Bernard Nainggolan
Published: (2011)

Hukum perusahaan dan kepailitan
by: Zaeni Asyhadie
Published: (2012)

Hukum kepailitan
by: HARTINI, Rahayu
Published: (2002)

Tinjauan Yuridis terhadap permohonan Pailit PT. Sunshine Indoglobal yang ditolak oleh Majelis Hakim ( studi Putusan nomor 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN Niaga JKT PST )
by: Kania Syahwa Krisnadi
Published: (2023)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Published: (2000)

Pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan pailit terhadap perusahaan multinasional di Indonesia ( analisis putusan nomor 30 / pailit /2002/PN. NIAGA/JKT/PST)
by: A.Riris Muldani
Published: (2016)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Published: (2005)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
by: -
Published: ()

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
by: -
Published: ()

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Published: (2005)

Himpunan yurisprudensi hukum kepailitan dan hutang piutang. : Permohonan Perkara Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: Suryo
Published: (2002)

Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan dan Hutang Piutang: Permohonan perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
by: SURYONO, S.
Published: (2002)

Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan dan Hutang Piutang: Permohonan Perkara Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: SURYONO, S.
Published: (2002)

Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan dan Hutang Piutang: Permohonan perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
by: SURYONO, S.
Published: (2002)

Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan dan Hutang Piutang: Permohonan Perkara Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: SURYONO, S.
Published: (2002)

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
by: Oloan Sitorus ; Dayat Limbong
Published: (2004)

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
by: Direktoral jenderal keuangan daerah
Published: ()

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Published: (2000)

Himpunan yurisprudensi hukum kepailitan dan hutang piutang permohonan perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utangS.Suryono
by: Suryono, S
Published: (2002)

Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
by: Salle, H. Aminuddin
Published: (2007)

Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
by: Arba
Published: (2019)

Hukum pengadaan tanah: untuk kepentingan umum
by: SALLE, Aminuddin
Published: (2007)

Hukum pengadaan tanah: untuk kepentingan umum
by: SALLE, Aminuddin
Published: (2007)

Prospek BUMN & kepentingan umum
by: IBRAHIM, R.
Published: ()