APA (7th ed.) Citation

dkk, A. M. D. (2014). Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengke. BPN RI Humas.

Chicago Style (17th ed.) Citation

dkk, Afonso Manuel Dasilva. Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi Kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus Di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar Di Sumatera (faktor-faktor Penyebap Dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi Dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengke. BPN RI Humas, 2014.

MLA (8th ed.) Citation

dkk, Afonso Manuel Dasilva. Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi Kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus Di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar Di Sumatera (faktor-faktor Penyebap Dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi Dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengke. BPN RI Humas, 2014.