Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Muslani
Format: TEXT
Language:Indonesia
Published: Universitas Diponegoro 2004
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
PINJAM
id stpnlib-7479
record_format oai_dc
spelling stpnlib-74792018-10-20 20:18:13Perpustakaan STPNImlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)MuslaniImplementasi KebijakanUniversitas Diponegoro2004TEXT267;210Indonesia
institution STPN Yogyakarta
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Indonesia
topic Implementasi Kebijakan
spellingShingle Implementasi Kebijakan
Muslani
Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
description
format TEXT
author Muslani
author_facet Muslani
author_sort Muslani
title Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
title_short Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
title_full Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
title_fullStr Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
title_full_unstemmed Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
title_sort imlpementasi kebijakan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten/kota ( studi kasus di pemerintah kabupaten semarang)
physical 267;
publisher Universitas Diponegoro
publishDate 2004
callnumber-raw 210
callnumber-search 210
_version_ 1742306737514348544