Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundangan di Bidang Pendaftaran Tanah BPN Pusat di Jakarta.

Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundangan di Bidang Pendaftaran Tanah BPN Pusat di Jakarta.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Oloan Sitorus dkk
Format:	TEXT
Language:	Indonesia
Published:	2004
Subjects:	Laporan Penelitian
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundangan di Bidang Pendaftaran Tanah.
by: Oloan Sitorus dkk
Published: ()

Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftaran Tanah BPN Pusat di Jakarta
by: Oloan Sitorus dkk 6 orang
Published: (2004)

Peranan BPN dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantah Kota Jakarta Barat Prop.DKI Jakarta
by: Sri Kistiyah dkk 7orang
Published: (2004)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
by: Oloan Sitorus dkk
Published: (2005)

Studi Pemberian Hak Atas Tanah di Daerah Industri Pulau Batam.
by: Oloan Sitorus dkk
Published: (2005)

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).
by: Sardjita dkk
Published: (2013)

Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Batang Prop Jawa Tengah).
by: Sri Kistiyah dkk
Published: (2009)

Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Batang Prop.Jawa Tengah).
by: Sri Kistiyah dkk
Published: (2009)

Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang Berakhir Jangka Waktunya di Propinsi Sumatera Utara.
by: Oloan Sitorus dkk
Published: (2006)

Studi Penyelesaian Data Salah Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta
by: Brahmana Adhie dkk
Published: (2003)

Studi Pemberian Hak Atas Tanah di Daerah Industri Pulau Batam
by: Oloan Sitorus dkk 6 orang
Published: (2005)

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah
Published: (1995)

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah
by: Badan Pertanahan Nasional
Published: ()

Kinerja Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Dalam Menyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan.
by: Senthot Sudirman dkk
Published: (2003)

Himpunan Peraturan Perundangan BPN Bidang PdanPT Jilid 2
by: Badan Pertanahan Nasional
Published: (1990)

Tumpang Tindih Aturan Hukum Keagrariaan di Propinsi Kalimantan Selatan.
by: Oloan Sitorus dkk
Published: (2010)

Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak Guna Perkebunan Besar yang berakhir jangka waktunya di prop.Sumatera Utara
by: Oloan Sitorus dkk 6 orang
Published: (2006)

Laporan Penelitian Pemodelan Sistem Pendaftaran Tanah Multiguna di Kota Balikpapan prop.Kaltim
by: Soeprapto Hadimoelyono dkk 6 orang
Published: (2006)

Peranan PPAT Sementara Dibandingkan Dengan PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Boyolali.
by: Haryo Budhiawan dkk
Published: (2004)

Formasi Sikap Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah).
by: Aristiono Nugroho,dkk
Published: (2007)

Integrasi Peta Pendaftaran Tanah ke Dalam Sistem Tunggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.
by: Yuli Mardiyono dkk
Published: (2003)

Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Tanah-tanah Hak Gogolan di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.
by: Sundung Sitorus dkk
Published: (2004)

Formasi Sikap Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah
by: Aristiono Nugroho dkk 4 orang
Published: ()

Konformitas Masyarakat terhadap norma norma pendaftaran tanah modern formal(studi di kab.magelang)
by: Aristiono Nugroho dkk6 orang
Published: ()

Dampak Sosial Ekonomi dan Ekologi, Serta Peran BPN RI Dalam Reklamasi Pantai Marina di Semarang.
by: Lily Dwi Astuti dkk
Published: ()

Produktifitas Akta Oleh PPAT Sementara Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
by: Sujono dkk
Published: (2003)

Evaluasi Petugas Ukur Dalam Melaksanakan Pengukuran Bidang-bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kab.Magelang.
by: Wisnuntoyo dkk
Published: (2004)

Pemanfaatan Areal Pencadangan Tanah di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.
by: Sundung Sitorus dkk
Published: (2009)

Prioritas Hard Skill dan Soft Skill (Survei Terhadap Karyawan BPN RI di Eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah).
by: Arief Syaifullah dkk
Published: (2007)

Kebijakan Pertanahan pada Tanah-tanah Pasca Tambang Timah di Propinsi Bangka Belitung (Studi di Kabupaten Bangka Belitung).
by: Senthot Sudirman dkk
Published: (2012)

Konformitas Masyarakat terhadap Norma-norma Pendaftaran Tanah Modern Formal (Studi di Kab.Magelang Prop.Jawa Tengah).
by: Aristiono Nugroho,dkk
Published: (2006)

Dimensi Pertanahan Kawasan Pantai Timur Prop.Sumatera Utara.
by: Oloan Sitorus dkk
Published: (2004)

Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi
by: Prasetyo, Teguh
Published: (2005)

Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi
by: Teguh Prasetyo, Abdul Halim Makratullah
Published: (2012)

Politik hukum Pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi
by: PRASETYO, Teguh
Published: ()

Politik hukum Pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi
by: PRASETYO, Teguh
Published: ()

Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.
by: Tim DosenSTPN
Published: (2005)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Rutin di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.
by: Wisnuntoyo dkk
Published: (2009)

Pendaftaran Tanah Di Indonesia Tim Biro Hukum Dan Humas Bpn
Published: (1998)

Dampak Sosial Ekonomi & Ekologi, Serta Peran BPN RI dalam reklamasi pantai maria di semarang
by: Lily Dwi
Published: ()