Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Format:	TEXT
Published:	Dharma Bhakti
Subjects:	-
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

id	uiilib-1191
record_format	oai_dc
spelling	uiilib-11912016-08-08 00:00:00Direktorat Perpustakaan Universitas Islam IndonesiaPeraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPRINDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik-Dharma BhaktiTEXT
institution	Universitas Islam Indonesia
collection	Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
topic	-
spellingShingle	- INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
description
format	TEXT
author	INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
author_facet	INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
author_sort	INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
title	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
title_short	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
title_full	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
title_fullStr	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
title_full_unstemmed	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
title_sort	peraturan pelaksanaan undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di dpr
publisher	Dharma Bhakti
publishDate
_version_	1747197314593718272

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa: dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR

Similar Items