Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Hlavní autor:	SITORUS, Oloan
Médium:	TEXT
Vydáno:	Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
Témata:	-
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!

PINJAM

Podobné jednotky

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
Autor: Oloan Sitorus
Vydáno: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
Autor: Oloan Sitorus
Vydáno: (2002)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
Autor: SITORUS, Oloan
Vydáno: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
Autor: SITORUS, Oloan
Vydáno: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
Autor: SITORUS, Oloan
Vydáno: ()

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Keterbatasan hukum Konsolidasi tanah Perkotaan sebagai Instrumen kebijakan pertanahan Partisipatif Di Indonesia
Autor: Sukamto
Vydáno: (2003)

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan
Autor: Anwar Luthfi
Vydáno: (2016)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum
Autor: Oloan Sitorus ; Balans Sebayang
Vydáno: (1996)

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional.
Autor: Oloan Sitorus
Vydáno: (2015)

Konsolidasi Tanah
Autor: Oloan Sitorus ; Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Vydáno: (2007)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilay
Autor: Oloan Sitorus dkk 5 orang
Vydáno: (2003)

Konsolidasi Tanah Pertanahan
Autor: Muhammad Isa
Vydáno: (1987)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan
Autor: Sukamto
Vydáno: (2003)

Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
Autor: BPN
Vydáno: (2001)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Vydáno: (1996)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Vydáno: (1996)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
Autor: Setiawan, Yudhi
Vydáno: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
Autor: Yudhi Setiawan
Vydáno: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
Autor: Yudhi Setiawan
Vydáno: (2008)

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan
Autor: Oloan Sitorus
Vydáno: (2016)

Konsolidasi Tanah
Autor: Sundung Sitorus ; Antonius Sriono
Vydáno: (2007)

Konsolidasi Tanah
Autor: Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Vydáno: (2008)

Penataan Drainase Perkotaan
Autor: Mulyanto
Vydáno: (2013)

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Autor: Istiana Prasetia Tri Utami
Vydáno: (2010)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
Autor: DR. H. Idham, SH, M.Kn.
Vydáno: (2004)

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan
Autor: Badan Pertanahan Nasional
Vydáno: (1997)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
Autor: Oloan Sitorus dkk
Vydáno: (2005)

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang
Autor: Proyek Pengembangan Hukum BPN
Vydáno: (1995)

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.
Autor: S Y A F R I A N T O
Vydáno: (1996)

Penataan ruang
Autor: SUNDARU, Budiono [ed.]
Vydáno: (2008)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
Autor: Amran As Wahidin
Vydáno: (2018)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.
Autor: Oloan Sitorus dkk 4 orang
Vydáno: (2001)

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang
Autor: Darmin
Vydáno: (2010)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I
Autor: BPN
Vydáno: (1994)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
Autor: Badan Pertanahan Nasional
Vydáno: (1994)

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten
Autor: Tonny P. Purba
Vydáno: (2011)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II
Autor: Badan Pertanahan Nasional
Vydáno: (1994)

Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Autor: Zulkarnaen Anshar
Vydáno: (2017)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Autor: ZULKARNAIN ANSAR
Vydáno: (2017)

Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH
Autor: Dr. Hasni, SH., M.H.
Vydáno: (2016)