Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	SITORUS, Oloan
Format:	TEXT
Publié:	Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
Sujets:	-
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

PINJAM

Documents similaires

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
par: Oloan Sitorus
Publié: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
par: Oloan Sitorus
Publié: (2002)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
par: SITORUS, Oloan
Publié: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
par: SITORUS, Oloan
Publié: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
par: SITORUS, Oloan
Publié: ()

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Keterbatasan hukum Konsolidasi tanah Perkotaan sebagai Instrumen kebijakan pertanahan Partisipatif Di Indonesia
par: Sukamto
Publié: (2003)

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan
par: Anwar Luthfi
Publié: (2016)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum
par: Oloan Sitorus ; Balans Sebayang
Publié: (1996)

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional.
par: Oloan Sitorus
Publié: (2015)

Konsolidasi Tanah
par: Oloan Sitorus ; Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Publié: (2007)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilay
par: Oloan Sitorus dkk 5 orang
Publié: (2003)

Konsolidasi Tanah Pertanahan
par: Muhammad Isa
Publié: (1987)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan
par: Sukamto
Publié: (2003)

Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
par: BPN
Publié: (2001)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Publié: (1996)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Publié: (1996)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
par: Setiawan, Yudhi
Publié: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
par: Yudhi Setiawan
Publié: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
par: Yudhi Setiawan
Publié: (2008)

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan
par: Oloan Sitorus
Publié: (2016)

Konsolidasi Tanah
par: Sundung Sitorus ; Antonius Sriono
Publié: (2007)

Konsolidasi Tanah
par: Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Publié: (2008)

Penataan Drainase Perkotaan
par: Mulyanto
Publié: (2013)

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
par: Istiana Prasetia Tri Utami
Publié: (2010)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
par: DR. H. Idham, SH, M.Kn.
Publié: (2004)

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan
par: Badan Pertanahan Nasional
Publié: (1997)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
par: Oloan Sitorus dkk
Publié: (2005)

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang
par: Proyek Pengembangan Hukum BPN
Publié: (1995)

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.
par: S Y A F R I A N T O
Publié: (1996)

Penataan ruang
par: SUNDARU, Budiono [ed.]
Publié: (2008)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
par: Amran As Wahidin
Publié: (2018)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.
par: Oloan Sitorus dkk 4 orang
Publié: (2001)

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang
par: Darmin
Publié: (2010)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I
par: BPN
Publié: (1994)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
par: Badan Pertanahan Nasional
Publié: (1994)

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten
par: Tonny P. Purba
Publié: (2011)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II
par: Badan Pertanahan Nasional
Publié: (1994)

Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
par: Zulkarnaen Anshar
Publié: (2017)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
par: ZULKARNAIN ANSAR
Publié: (2017)

Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH
par: Dr. Hasni, SH., M.H.
Publié: (2016)