Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	SITORUS, Oloan
Natura:	TEXT
Pubblicazione:	Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
Soggetti:	-
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne! !

PINJAM

Documenti analoghi

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
di: Oloan Sitorus
Pubblicazione: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
di: Oloan Sitorus
Pubblicazione: (2002)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
di: SITORUS, Oloan
Pubblicazione: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
di: SITORUS, Oloan
Pubblicazione: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
di: SITORUS, Oloan
Pubblicazione: ()

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Keterbatasan hukum Konsolidasi tanah Perkotaan sebagai Instrumen kebijakan pertanahan Partisipatif Di Indonesia
di: Sukamto
Pubblicazione: (2003)

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan
di: Anwar Luthfi
Pubblicazione: (2016)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum
di: Oloan Sitorus ; Balans Sebayang
Pubblicazione: (1996)

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional.
di: Oloan Sitorus
Pubblicazione: (2015)

Konsolidasi Tanah
di: Oloan Sitorus ; Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Pubblicazione: (2007)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilay
di: Oloan Sitorus dkk 5 orang
Pubblicazione: (2003)

Konsolidasi Tanah Pertanahan
di: Muhammad Isa
Pubblicazione: (1987)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan
di: Sukamto
Pubblicazione: (2003)

Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
di: BPN
Pubblicazione: (2001)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Pubblicazione: (1996)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Pubblicazione: (1996)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
di: Setiawan, Yudhi
Pubblicazione: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
di: Yudhi Setiawan
Pubblicazione: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
di: Yudhi Setiawan
Pubblicazione: (2008)

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan
di: Oloan Sitorus
Pubblicazione: (2016)

Konsolidasi Tanah
di: Sundung Sitorus ; Antonius Sriono
Pubblicazione: (2007)

Konsolidasi Tanah
di: Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Pubblicazione: (2008)

Penataan Drainase Perkotaan
di: Mulyanto
Pubblicazione: (2013)

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
di: Istiana Prasetia Tri Utami
Pubblicazione: (2010)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
di: DR. H. Idham, SH, M.Kn.
Pubblicazione: (2004)

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan
di: Badan Pertanahan Nasional
Pubblicazione: (1997)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
di: Oloan Sitorus dkk
Pubblicazione: (2005)

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang
di: Proyek Pengembangan Hukum BPN
Pubblicazione: (1995)

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.
di: S Y A F R I A N T O
Pubblicazione: (1996)

Penataan ruang
di: SUNDARU, Budiono [ed.]
Pubblicazione: (2008)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
di: Amran As Wahidin
Pubblicazione: (2018)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.
di: Oloan Sitorus dkk 4 orang
Pubblicazione: (2001)

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang
di: Darmin
Pubblicazione: (2010)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I
di: BPN
Pubblicazione: (1994)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
di: Badan Pertanahan Nasional
Pubblicazione: (1994)

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten
di: Tonny P. Purba
Pubblicazione: (2011)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II
di: Badan Pertanahan Nasional
Pubblicazione: (1994)

Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di: Zulkarnaen Anshar
Pubblicazione: (2017)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
di: ZULKARNAIN ANSAR
Pubblicazione: (2017)

Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH
di: Dr. Hasni, SH., M.H.
Pubblicazione: (2016)