Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	SITORUS, Oloan
Formaat:	TEXT
Gepubliceerd in:	Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
Onderwerpen:	-
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

PINJAM

Gelijkaardige items

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
door: Oloan Sitorus
Gepubliceerd in: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
door: Oloan Sitorus
Gepubliceerd in: (2002)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
door: SITORUS, Oloan
Gepubliceerd in: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
door: SITORUS, Oloan
Gepubliceerd in: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
door: SITORUS, Oloan
Gepubliceerd in: ()

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Keterbatasan hukum Konsolidasi tanah Perkotaan sebagai Instrumen kebijakan pertanahan Partisipatif Di Indonesia
door: Sukamto
Gepubliceerd in: (2003)

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan
door: Anwar Luthfi
Gepubliceerd in: (2016)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum
door: Oloan Sitorus ; Balans Sebayang
Gepubliceerd in: (1996)

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional.
door: Oloan Sitorus
Gepubliceerd in: (2015)

Konsolidasi Tanah
door: Oloan Sitorus ; Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Gepubliceerd in: (2007)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilay
door: Oloan Sitorus dkk 5 orang
Gepubliceerd in: (2003)

Konsolidasi Tanah Pertanahan
door: Muhammad Isa
Gepubliceerd in: (1987)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan
door: Sukamto
Gepubliceerd in: (2003)

Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
door: BPN
Gepubliceerd in: (2001)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Gepubliceerd in: (1996)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Gepubliceerd in: (1996)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
door: Setiawan, Yudhi
Gepubliceerd in: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
door: Yudhi Setiawan
Gepubliceerd in: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
door: Yudhi Setiawan
Gepubliceerd in: (2008)

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan
door: Oloan Sitorus
Gepubliceerd in: (2016)

Konsolidasi Tanah
door: Sundung Sitorus ; Antonius Sriono
Gepubliceerd in: (2007)

Konsolidasi Tanah
door: Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Gepubliceerd in: (2008)

Penataan Drainase Perkotaan
door: Mulyanto
Gepubliceerd in: (2013)

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
door: Istiana Prasetia Tri Utami
Gepubliceerd in: (2010)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
door: DR. H. Idham, SH, M.Kn.
Gepubliceerd in: (2004)

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan
door: Badan Pertanahan Nasional
Gepubliceerd in: (1997)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
door: Oloan Sitorus dkk
Gepubliceerd in: (2005)

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang
door: Proyek Pengembangan Hukum BPN
Gepubliceerd in: (1995)

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.
door: S Y A F R I A N T O
Gepubliceerd in: (1996)

Penataan ruang
door: SUNDARU, Budiono [ed.]
Gepubliceerd in: (2008)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
door: Amran As Wahidin
Gepubliceerd in: (2018)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.
door: Oloan Sitorus dkk 4 orang
Gepubliceerd in: (2001)

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang
door: Darmin
Gepubliceerd in: (2010)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I
door: BPN
Gepubliceerd in: (1994)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
door: Badan Pertanahan Nasional
Gepubliceerd in: (1994)

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten
door: Tonny P. Purba
Gepubliceerd in: (2011)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II
door: Badan Pertanahan Nasional
Gepubliceerd in: (1994)

Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
door: Zulkarnaen Anshar
Gepubliceerd in: (2017)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
door: ZULKARNAIN ANSAR
Gepubliceerd in: (2017)

Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH
door: Dr. Hasni, SH., M.H.
Gepubliceerd in: (2016)