Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Zapisane w:

Opis bibliograficzny
1. autor:	SITORUS, Oloan
Format:	TEXT
Wydane:	Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
Hasła przedmiotowe:	-
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

PINJAM

Podobne zapisy

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: Oloan Sitorus
Wydane: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: Oloan Sitorus
Wydane: (2002)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: SITORUS, Oloan
Wydane: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: SITORUS, Oloan
Wydane: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: SITORUS, Oloan
Wydane: ()

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Keterbatasan hukum Konsolidasi tanah Perkotaan sebagai Instrumen kebijakan pertanahan Partisipatif Di Indonesia
od: Sukamto
Wydane: (2003)

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan
od: Anwar Luthfi
Wydane: (2016)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum
od: Oloan Sitorus ; Balans Sebayang
Wydane: (1996)

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional.
od: Oloan Sitorus
Wydane: (2015)

Konsolidasi Tanah
od: Oloan Sitorus ; Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Wydane: (2007)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilay
od: Oloan Sitorus dkk 5 orang
Wydane: (2003)

Konsolidasi Tanah Pertanahan
od: Muhammad Isa
Wydane: (1987)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan
od: Sukamto
Wydane: (2003)

Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
od: BPN
Wydane: (2001)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Wydane: (1996)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Wydane: (1996)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
od: Setiawan, Yudhi
Wydane: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
od: Yudhi Setiawan
Wydane: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
od: Yudhi Setiawan
Wydane: (2008)

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan
od: Oloan Sitorus
Wydane: (2016)

Konsolidasi Tanah
od: Sundung Sitorus ; Antonius Sriono
Wydane: (2007)

Konsolidasi Tanah
od: Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Wydane: (2008)

Penataan Drainase Perkotaan
od: Mulyanto
Wydane: (2013)

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
od: Istiana Prasetia Tri Utami
Wydane: (2010)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
od: DR. H. Idham, SH, M.Kn.
Wydane: (2004)

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan
od: Badan Pertanahan Nasional
Wydane: (1997)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
od: Oloan Sitorus dkk
Wydane: (2005)

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang
od: Proyek Pengembangan Hukum BPN
Wydane: (1995)

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.
od: S Y A F R I A N T O
Wydane: (1996)

Penataan ruang
od: SUNDARU, Budiono [ed.]
Wydane: (2008)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
od: Amran As Wahidin
Wydane: (2018)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.
od: Oloan Sitorus dkk 4 orang
Wydane: (2001)

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang
od: Darmin
Wydane: (2010)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I
od: BPN
Wydane: (1994)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
od: Badan Pertanahan Nasional
Wydane: (1994)

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten
od: Tonny P. Purba
Wydane: (2011)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II
od: Badan Pertanahan Nasional
Wydane: (1994)

Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
od: Zulkarnaen Anshar
Wydane: (2017)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
od: ZULKARNAIN ANSAR
Wydane: (2017)

Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH
od: Dr. Hasni, SH., M.H.
Wydane: (2016)