Aspek hukum kepabeanan

Aspek hukum kepabeanan

wt.1/why, c.1

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Adrian Sutedi
Format:	Sirkulasi
Language:	Indonesia
Published:	Sinar Grafika 2012
Subjects:	PABEAN - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Reformasi kepabeanan:undang-undang nomor 17 tahun 2006 pengganti undang-undang nomor 10 tahun1995 tentang kepabeanan
by: Ali Purwito
Published: (2007)

Hukum pertambangan
by: Adrian Sutedi
Published: (2012)

Pilihan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : tentang perpajakan, keuangan, cukai, kepabeanan
by: Indonesia. Departemen Keuangan RI
Published: (1996)

Rekonstruksi sistem hukum pabean Indonesia
by: Sutarto, Eddhi
Published: (2010)

Undang undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
by: Undang...
Published: (2006)

Pabean, imigrasi, dan karantina
by: R. Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto
Published: ()

Penelitian hukum tentang aspek hukum tindak kekerasan terhadap tenaga kerja anak
by: disusun oleh tim penelitian di bawah pimpinan M. Budiarto
Published: ()

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum: jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum
Published: (2013)

Susunan satu naskah 7 (tujuh) Undang undang kepabeanan dan cukai beserta penjelasannya
by: Purno Murtopo
Published: (2011)

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum
Published: (2013)

HIMPUNAN Peraturan-peraturan ordonansi terpenting bagi penegak hukum (terjemahan)
by: Himpunan...
Published: (1976)

Undang-Undang Lengkap tentang Penegak Hukum: Advokat, Hakim, Jaksa dan Polisi
by: Achmad Fauzan,S.H.,LL.M
Published: (2004)

Implementasi peraturan Bupati Sleman no 13 tahun 2010 tentang penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan perspektif sosiologi hukum Islam
by: An Nisa Muthoharoh
Published: (2013)

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaInstansi Pemerintah
by: Indonesia
Published: ()

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berikut Penjelasan dan Lampiran PP. No.6 Tahun 2005
by: -
Published: (2005)

PP No. 14 th.2002 Tentang Karantina Tumbuhan
by: -
Published: ()

Peraturan Pemerintah Pengganti U.U. Tentang:Keadaan Bahaja
by: Let.Kol.Ckh.Kab
Published: ()

Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan Negara terhadap hak milik atas tanah perorangan dalam UU no .5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria (UUPA)
by: Muhammad Kamal Mukhtar
Published: (2013)

Himpunan peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
by: INDONESIA., [Undang-undang dan Peraturan]
Published: (1989)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No.3281-3319 Indonesia
by: INDONESIA. (UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN)
Published: (1985)

Tiga UUD Republik Indonesia
by: -
Published: (19..)

Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)
by: -
Published: (2011)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
Published: ()

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Published: ()

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 43/Menkes-Kesos/SK/I/2001 Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan
by: Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Published: ()

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
by: -
Published: ()

Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta penjelasannya
by: -
Published: ()

Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah& Retribusi
by: -
Published: ()

Analisis yuridis aspek formil dan materiil putusan perkara no.812/PID.SUS/2010/PN.BJM tentang tindak pidana korupsi
by: Husnul Khotimah
Published: (2014)

Aspek Hak Asasi Manusia dalam pemberian izin pencatatan Pernikahan Beda Agama ( studi Putusan Penetapan nomor 378/Pdt.P/2022/PN.YYK )
by: Firdayaal Azza Adibah
Published: (2023)

Himpunan Peraturan Keppres 14a 1990, APBN 1981/1982
by: INDONESIA
Published: (1981)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No.3267 - 3280 Indonesia
by: INDONESIA. (Undang-undang, Peraturan dsb.)
Published: (1984)

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi
by: Achmad Fauzan
Published: (2005)

Himpunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia: Juli '95 s/d Desember '95
by: INDONESIA
Published: (1996)

Himpunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia th 1995: Januari ''95 s/d Juni ''95
by: INDONESIA
Published: (1995)

Regulasi peraturan Presiden nomer 10 tahun 2021 dalam perspektif Siyasah Syar'iyah
by: Saiful Fahmi
Published: (2022)

Analisis Yuridis terhadap permohonan ganti nama kaitannya dengan perubahan jenis kelamin dan alasan profisi ( studi Putusan nomor 11/ Pdt.P/2021/PN Yyk,84 dan 306/Pdt.P/2022/PN Yyk dan 30/Pdt.P/2022/PN Pwt )
by: Arni Arifani
Published: (2022)

Sertifikat elektronik dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 perspektif Maslahah mursalah
by: Eka Rustiana
Published: (2022)

UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif maslahah mursalah
by: Faidi Anwar
Published: (2021)

Hukum kepegawaian
by: Ridwan, et al.
Published: (2018)