Disharmoni antara peratuan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah dengan undang - undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok -pokok agraria atas putusan Mahkamah Kontitusi nomor 21-22/PUU-V/2007
et,1/adil,c.1
Saved in:
Main Author: | Sintia Kurniawati |
---|---|
Format: | Skripsi |
Language: | Indonesia |
Published: |
Fak. Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2022
|
Subjects: | |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Undang-undang Nomor:20 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 21/1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Published: (2000) -
Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2000; Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21/1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
by: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Published: (2000) -
Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2000; Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21/1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
by: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Published: (2000) -
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
by: Indonesia
Published: (1999) -
Perlindungan Hukum Hak kosntitusional Warga Negara atas lingkungan hidup dalam putusan Mahkamah kontitusi nomor 37/PUU-XIX/2021
by: Zidni A'izzatun Muhtarisah
Published: (2023)