Penyelesaian Kerugian Negara

Penyelesaian Kerugian Negara

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Kardjo, J.
Format:	TEXT
Language:	Indonesia
Published:	Eko Jaya 1994
Subjects:	Keuangan Negara > Pengelolaan > Perundang-undangan
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

PINJAM

Similar Items

Undang - Undang R.I No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan ... : .
Published: (2004)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara : Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ...
Published: (2004)

Undang - Undang R.I. no. 17 thn. 2003. tentang keuangan negara
Published: (2003)

Undang-undang R.I. no. 1 tahun 2004 tentang perbendahraan negara.
Published: (2004)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara : Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ...
Published: (2004)

Penyelesaian kerugian negara.
by: KARDJO, J.
Published: (1994)

Penyelesaian Kerugian Negara.
by: KARDJO, J.
Published: (1994)

Penyelesaian Kerugian Negara
by: KARDJO, J.
Published: (1994)

Penyelesaian Kerugian Negara
by: KARDJO, J.
Published: (1994)

Penyelesaian Kerugian Negara.
by: KARDJO, J.
Published: (1994)

Penyelesaian Kerugian Negara.
by: KARDJO, J.
Published: ()

Penyelesaian Kerugian Negara.
by: KARDJO, J.
Published: ()

Pedoman bendaharawan pengelola barang daerah pengawas keuangan ...
Published: (2002)

Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
by: Muchtar Rosyidi
Published: (1987)

Penuntun Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Muchtar Rosyidi
by: Rosyidi, Muchtar
Published: (1987)

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/Kep/M.PAN/11/2000 Tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Dan Angka Kreditnya
by: Departemen Kesehatan RI
Published: (2000)

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 17/Kep/M.PAN/11/2000 Tentang Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan Dan Angka Kreditnya
by: Departemen Kesehatan RI
Published: (2000)

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/Kep/M.PAN/11/2000 Tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Dan Angka Kreditnya
by: Departemen Kesehatan RI
Published: (2000)

Undang - Undang RI Nomor 20Tahun 1982 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI
by: Departemen Kesehatan RI
Published: (1982)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Tahun 1999
Published: (1999)

Tinjauan fikih siyasah terhadap larangan rangkap Jabatan Wakil Menteri berdasarkan Undang - undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
by: Khudhari Mu'adz Fadhlullah
Published: (2023)

Analisis pasal 240-241 KUHP tentang penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara perspektif Hak Asasi Manusia dan Maslahah Mursalah
by: Ahmad Zikriandi
Published: (2023)

Komparasi pembentukan undang -undang Ibu Kota Negara ( UU IKN ) terhadap RKUHP dan UU TPKS ( perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah )
by: Ach. Nurul Luthfi
Published: (2022)

Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan
by: Halim, Abdul Icuk Rangga Bawono
Published: (2011)

Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan
by: Halim, Abdul Icuk Rangga Bawono
Published: (2011)

Penyelesaian Kerugian Negara J. Kardjo
by: Kardjo, J.
Published: ()

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia
by: Soimin
Published: (2010)

Check and balance dalam pemberlakuan Undang-Undang tanpa pengesahan Presiden prespektif siyasah dusturiyah
by: Nurhafizha Pohan
Published: (2021)

Laporan Hasil Pembuatan Indeks Subyek Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekuin
by: INDONESIA., Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Kehakiman
Published: ()

Kontroversi undang-undang tanpa pengesahan Presiden
by: Fajar Laksono, et al.
Published: (2006)

Implementasi pasal 26 Undang undang nomor 6 tahun 2014 oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang prespektif maslahah mursalah
by: Ayu Lestari
Published: (2020)

Pemberlakuan undang undang tanpa pengesahan Presiden prespektif Siyasah Tasyri'iyyah (studi kasus Undang undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
by: Nur Izzatun Nafsiyah
Published: (2020)

Landasan dan teknik perundang undangan
by: M. Solly Lubis
Published: (1989)

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang undangan
by: Saifudin
Published: (2009)

Strategi pembangunan partisipatif pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam konteks implementasi Uu Desa no.6 tahun 2014
by: Bambang Fitriyanto
Published: (2021)

Analisis fiqih siyasah dusturiyyah terhadap proses pembentukan undang - undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren
by: As'ad Taufiqurrahman
Published: (2021)

Studi analisis RUU perlindungan data pribadi perspektif hukum responsif dan Maqosid Syari'ah
by: Akrom Auladi
Published: (2021)

Proses legislasi pembentukan omnibus law undang undang cipta kerja perspektif siyasah tasyri'iyah
by: Zainuddin
Published: (2021)

Proses legislasi omnibus law UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam persp[ektif siyasah dusturiyah
by: Nur laili
Published: (2021)

Cacat formil pembentukan undang-undang cipta kerja dilihat dari undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
by: Makdum Ali Robbani
Published: (2021)