Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	KARNADI
Format:	TEXT
Langue:	Indonesia
Publié:	BP. Cipta Jaya, 2000 2000
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

PINJAM

Documents similaires

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
Publié: (2000)

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Publié: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
par: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Publié: ()

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Publié: (2000)

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
par: undang, et autres
Publié: (2000)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
par: Suriansyah Murhaini
Publié: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
par: Biro Hukum Sekda DIY
Publié: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
par: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Publié: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
par: Arie Sukanti Hutagalung
Publié: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
par: Hutagalung, Arie Sukanti, et autres
Publié: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
par: Arie Sukanti Hutagalung
Publié: (2009)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
par: Tedi Sudrajat
Publié: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
par: Tedi Sudrajat
Publié: (2017)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Publié: (2000)

Himpunan peraturan pemerintah daerah tahun 2000.
par: KARNADI
Publié: (2001)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
par: ELMI, Bachrul
Publié: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
par: ELMI, Bachrul
Publié: (2002)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
par: Lukman Hakim
Publié: (2012)

Himpunan peraturan pemerintah daerah tahun 2000 Juli 2000 s/d Desember 2000: dilengkapi UU RI, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, Peraturan Mendagri & Otonomi Daerah, Instruksi Mendagri & Otonomi Daerah yang berhubungan dengan Pemerintahan.
par: KARNADI
Publié: (2001)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
par: Muslani
Publié: (2004)

Peraturan Pemerintah Daerah No. 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
par: KARNADI
Publié: (2000)

Kewenangan Polisi dan politik
par: Robert Balwin dan Ricard Kinsey Penyalur Kunarto dibantu Wage Setia Budi, S. Krim
Publié: ()

Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara
par: ASSHIDDIQIE, Jimly
Publié: (2006)

Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara
par: ASSHIDDIQIE, Jimly
Publié: (2006)

Pokok-pokok pemerintah daerah otonom dan wilayah administratif
par: MAGNAR, Kuntana
Publié: (1984)

Pokok-pokok pemerintah daerah otonom dan wilayah administratif
par: MAGNAR, Kuntana
Publié: (1984)

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang kepailitan dilengkapi UU Kepailitan, Peraturan Pemerintah RI No.26 Th.1998 tentang pemakaian nama PT, Peraturan Pemerintah RI No.27 Th.1998.
par: KARNADI
Publié: ()

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang kepailitan dilengkapi UU Kepailitan, Peraturan Pemerintah RI No.26 Th.1998 tentang pemakaian nama PT, Peraturan Pemerintah RI No.27 Th.1998.
par: KARNADI
Publié: (1998)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
par: ABDOELLAH, Priyatmanto
Publié: (2016)

Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama
par: Musthofa_Sy.
Publié: (2008)

Sengketa kewenangan antar lembaga negara
par: ASSIDDIQIE, Jimly
Publié: (2005)

Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama
par: Musthofa Sy
Publié: (2008)

Peraturan pemerintah RI tentang pelaksanaan UU No.43 Th pp tentang pokok-pokok kepegawaian.
par: KARNADI
Publié: (2000)

Model kewenangan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah
par: Nanang Nugraha
Publié: (2013)

Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut
par: Disusun oleh Tim Kerja di Bawah Pimpinan Kuntoro Editor Syaiful Watni, Nursalam Sianipar, Ninuk Arifah, Sutriya.
Publié: ()

Himpunan peraturan pemerintah daerah tahun 2001.
par: KARNADI
Publié: (2001)

PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN (Kep. Men. Dalam Negeri No. 65/1999)Dilengkapi PP. No.25/200 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi, Kep. Men.Keu. tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Publié: (2000)

Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Undang-undang no.25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
par: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Publié: (2000)

Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Undang-undang no.25 Th 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
par: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Publié: (2000)

Statistik keuangan pemerintah daerah propinsi 2000 -2003.
Publié: (2004)