Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Format:	Referensi
Sprache:	Indonesia
Veröffentlicht:	Kantor Negara Koordinator Ekon 1997
Schlagworte:	REGULATION OF GOVERNMENT
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

PINJAM

Ähnliche Einträge

Himpunan peraturan pemerintahan daerah tahun 2004
von: Indonesia [Undang-Undang, Peraturan, dsb]
Veröffentlicht: (2005)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Veröffentlicht: (2010)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (1999)

Warta Perundang-Undangan Juli 2012
Veröffentlicht: (2012)

Warta Perundang-Undangan Juli 2005
Veröffentlicht: (2005)

Warta Perundang-Undangan Juli 2006
Veröffentlicht: (2006)

Warta Perundang-Undangan Juli 2007
Veröffentlicht: (2007)

Keputusan Direktorat Jendral Cipta Karya No. 295/kpts/ck/1997 [1 April 1997] Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
von: INDONESIA, Direktorat Jendral Cipta Karya
Veröffentlicht: (1997)

Peraturan tindak lanjut perpajakan Juli 2003-Desember 2003
Veröffentlicht: (2004)

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Veröffentlicht: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Veröffentlicht: (2012)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Veröffentlicht: (2007)

Suplemen 2001- Juli 2005
Veröffentlicht: (2005)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
von: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Veröffentlicht: (2009)

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
Veröffentlicht: (2000)

Warta Perundang-undangan Juni Edisi 69 s/d Juli Edisi 73 th. 2013
Veröffentlicht: (2013)

Warta Perundang-undangan Juli Edisi 74 s/d Agustus Edisi 78 th. 2013
Veröffentlicht: (2013)

Warta Perundang-undangan Juni Edisi 122 s/d Juli Edisi 127 th. 2014
Veröffentlicht: (2014)

Kemitraan Pemerintah-swasta Strategi Reformasi Administrasi Negara Agus Dwiyanto
von: DWIYANTO, Agus
Veröffentlicht: (1993)

Informasi peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
von: BIRO HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH DIY
Veröffentlicht: (2014)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Veröffentlicht: (2012)

Undang-undang RI No.24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran Undang-undang Peraturan Dsb.
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (1997)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
von: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Veröffentlicht: (2008)

Himpunan peraturan pemerintahan daerah tahun 2002meliputi : undang-undang, peraturan pemerintah...
Veröffentlicht: (2003)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
von: INDONESIA
Veröffentlicht: (1999)

Peraturan pemerintah R.I No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
Veröffentlicht: (2006)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DewanPerwakilan Rakyat
Veröffentlicht: (2007)

Lembaran-Negara Republik Indonesia keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1997 tentang pengesahan patent cooperation treaty (PCT) and regulations under the PCT
Veröffentlicht: ()

Peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
von: Indonesia [Undang-Undang, Peraturan, dsb]
Veröffentlicht: (2005)

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah provinsi DIY No.4 Th.XXVIII Triwulan IV Th.2012
Veröffentlicht: (2012)

Kaum profesional menentang rezim otoritersketsa tentang kelas menengah Indonesia
von: Prasetyantoko, A.
Veröffentlicht: (1999)

Team Bush pelajaran kepemimipinan dari gedung putih semasa Bush
von: Kettl, Donald F
Veröffentlicht: (2003)

Corporate Governance - Concept And Model Oreserveng True Organization Welfre
von: Warsono Sony ; Fitri Amalia
Veröffentlicht: (2009)

Paket Deregulasi 7 Juli 1997
Veröffentlicht: (1997)

Local Governance in Developing Countries - Public Sector Governance and Accountability Series
von: Anwar Ed. Shah
Veröffentlicht: (2006)

Local Government Police Management
von: Bernard L. Garmire
Veröffentlicht: (1977)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Veröffentlicht: (2004)

Paket deregulasi 7 juli 1997
von: Indonesia
Veröffentlicht: (1997)

Paket Deregulasi 7 Juli 1997
von: PUTRA, Indra Eka
Veröffentlicht: (1997)

Paket Deregulasi 7 Juli 1997
von: PUTRA, Indra Eka
Veröffentlicht: (1997)