Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Format:	Referensi
Idioma:	Indonesia
Publicat:	Cipta Jaya 2000
Matèries:	GOVERNMENT LAW
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

PINJAM

Ítems similars

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Publicat: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
per: KARNADI
Publicat: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
per: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Publicat: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
per: undang, et al.
Publicat: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Publicat: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Publicat: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
per: Suriansyah Murhaini
Publicat: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
per: Biro Hukum Sekda DIY
Publicat: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
per: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Publicat: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
per: Arie Sukanti Hutagalung
Publicat: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
per: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Publicat: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
per: Arie Sukanti Hutagalung
Publicat: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Publicat: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Publicat: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Publicat: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Publicat: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
per: Tedi Sudrajat
Publicat: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
per: Tedi Sudrajat
Publicat: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
per: ABDOELLAH, Priyatmanto
Publicat: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
per: INDONESIA
Publicat: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Publicat: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Publicat: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Publicat: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
per: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Publicat: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
per: INDONESIA
Publicat: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
per: ELMI, Bachrul
Publicat: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
per: ELMI, Bachrul
Publicat: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Publicat: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Publicat: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Publicat: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Publicat: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Publicat: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
per: Lukman Hakim
Publicat: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Publicat: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Publicat: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Publicat: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Publicat: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
per: Muslani
Publicat: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Publicat: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
per: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Publicat: (2008)