Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Saved in:

Bibliografiske detaljer
Format:	Referensi
Sprog:	Indonesia
Udgivet:	Cipta Jaya 2000
Fag:	GOVERNMENT LAW
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

PINJAM

Lignende værker

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Udgivet: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
af: KARNADI
Udgivet: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
af: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Udgivet: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
af: undang, et al.
Udgivet: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Udgivet: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Udgivet: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
af: Suriansyah Murhaini
Udgivet: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
af: Biro Hukum Sekda DIY
Udgivet: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
af: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Udgivet: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
af: Arie Sukanti Hutagalung
Udgivet: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
af: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Udgivet: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
af: Arie Sukanti Hutagalung
Udgivet: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Udgivet: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Udgivet: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Udgivet: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Udgivet: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
af: Tedi Sudrajat
Udgivet: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
af: Tedi Sudrajat
Udgivet: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
af: ABDOELLAH, Priyatmanto
Udgivet: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
af: INDONESIA
Udgivet: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Udgivet: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Udgivet: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Udgivet: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
af: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Udgivet: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
af: INDONESIA
Udgivet: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
af: ELMI, Bachrul
Udgivet: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
af: ELMI, Bachrul
Udgivet: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Udgivet: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Udgivet: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Udgivet: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Udgivet: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Udgivet: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
af: Lukman Hakim
Udgivet: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Udgivet: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Udgivet: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Udgivet: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Udgivet: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
af: Muslani
Udgivet: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Udgivet: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
af: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Udgivet: (2008)