Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Formatua:	Referensi
Hizkuntza:	Indonesia
Argitaratua:	Cipta Jaya 2000
Gaiak:	GOVERNMENT LAW
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

PINJAM

Antzeko izenburuak

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Argitaratua: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
nork: KARNADI
Argitaratua: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
nork: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Argitaratua: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
nork: undang, et al.
Argitaratua: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Argitaratua: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Argitaratua: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
nork: Suriansyah Murhaini
Argitaratua: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
nork: Biro Hukum Sekda DIY
Argitaratua: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
nork: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Argitaratua: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
nork: Arie Sukanti Hutagalung
Argitaratua: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
nork: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Argitaratua: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
nork: Arie Sukanti Hutagalung
Argitaratua: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Argitaratua: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Argitaratua: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Argitaratua: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Argitaratua: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
nork: Tedi Sudrajat
Argitaratua: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
nork: Tedi Sudrajat
Argitaratua: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
nork: ABDOELLAH, Priyatmanto
Argitaratua: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
nork: INDONESIA
Argitaratua: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Argitaratua: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Argitaratua: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Argitaratua: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
nork: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Argitaratua: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
nork: INDONESIA
Argitaratua: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
nork: ELMI, Bachrul
Argitaratua: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
nork: ELMI, Bachrul
Argitaratua: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Argitaratua: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Argitaratua: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Argitaratua: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Argitaratua: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Argitaratua: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
nork: Lukman Hakim
Argitaratua: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Argitaratua: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Argitaratua: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Argitaratua: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Argitaratua: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
nork: Muslani
Argitaratua: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Argitaratua: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
nork: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Argitaratua: (2008)