Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Formaat:	Referensi
Taal:	Indonesia
Gepubliceerd in:	Cipta Jaya 2000
Onderwerpen:	GOVERNMENT LAW
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

PINJAM

Gelijkaardige items

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Gepubliceerd in: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
door: KARNADI
Gepubliceerd in: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
door: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Gepubliceerd in: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
door: undang, et al.
Gepubliceerd in: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Gepubliceerd in: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Gepubliceerd in: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
door: Suriansyah Murhaini
Gepubliceerd in: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
door: Biro Hukum Sekda DIY
Gepubliceerd in: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
door: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Gepubliceerd in: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
door: Arie Sukanti Hutagalung
Gepubliceerd in: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
door: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Gepubliceerd in: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
door: Arie Sukanti Hutagalung
Gepubliceerd in: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Gepubliceerd in: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Gepubliceerd in: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Gepubliceerd in: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Gepubliceerd in: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
door: Tedi Sudrajat
Gepubliceerd in: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
door: Tedi Sudrajat
Gepubliceerd in: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
door: ABDOELLAH, Priyatmanto
Gepubliceerd in: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
door: INDONESIA
Gepubliceerd in: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Gepubliceerd in: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Gepubliceerd in: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Gepubliceerd in: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
door: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Gepubliceerd in: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
door: INDONESIA
Gepubliceerd in: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
door: ELMI, Bachrul
Gepubliceerd in: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
door: ELMI, Bachrul
Gepubliceerd in: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Gepubliceerd in: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Gepubliceerd in: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Gepubliceerd in: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Gepubliceerd in: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Gepubliceerd in: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
door: Lukman Hakim
Gepubliceerd in: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Gepubliceerd in: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Gepubliceerd in: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Gepubliceerd in: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Gepubliceerd in: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
door: Muslani
Gepubliceerd in: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Gepubliceerd in: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
door: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Gepubliceerd in: (2008)