Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Zapisane w:

Opis bibliograficzny
Format:	Referensi
Język:	Indonesia
Wydane:	Cipta Jaya 2000
Hasła przedmiotowe:	GOVERNMENT LAW
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

PINJAM

Podobne zapisy

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Wydane: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
od: KARNADI
Wydane: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
od: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Wydane: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
od: undang, i wsp.
Wydane: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Wydane: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Wydane: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
od: Suriansyah Murhaini
Wydane: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
od: Biro Hukum Sekda DIY
Wydane: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
od: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Wydane: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
od: Arie Sukanti Hutagalung
Wydane: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
od: Hutagalung, Arie Sukanti, i wsp.
Wydane: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
od: Arie Sukanti Hutagalung
Wydane: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Wydane: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Wydane: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Wydane: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Wydane: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
od: Tedi Sudrajat
Wydane: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
od: Tedi Sudrajat
Wydane: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
od: ABDOELLAH, Priyatmanto
Wydane: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
od: INDONESIA
Wydane: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Wydane: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Wydane: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Wydane: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
od: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Wydane: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
od: INDONESIA
Wydane: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
od: ELMI, Bachrul
Wydane: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
od: ELMI, Bachrul
Wydane: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Wydane: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Wydane: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Wydane: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Wydane: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Wydane: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
od: Lukman Hakim
Wydane: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Wydane: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Wydane: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Wydane: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Wydane: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
od: Muslani
Wydane: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Wydane: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
od: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Wydane: (2008)