Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Format:	Referensi
Jezik:	Indonesia
Izdano:	Cipta Jaya 2000
Teme:	GOVERNMENT LAW
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

PINJAM

Podobne knjige/članki

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Izdano: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
od: KARNADI
Izdano: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
od: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Izdano: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
od: undang, et al.
Izdano: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Izdano: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Izdano: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
od: Suriansyah Murhaini
Izdano: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
od: Biro Hukum Sekda DIY
Izdano: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
od: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Izdano: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
od: Arie Sukanti Hutagalung
Izdano: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
od: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Izdano: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
od: Arie Sukanti Hutagalung
Izdano: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Izdano: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Izdano: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Izdano: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Izdano: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
od: Tedi Sudrajat
Izdano: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
od: Tedi Sudrajat
Izdano: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
od: ABDOELLAH, Priyatmanto
Izdano: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
od: INDONESIA
Izdano: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Izdano: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Izdano: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Izdano: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
od: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Izdano: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
od: INDONESIA
Izdano: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
od: ELMI, Bachrul
Izdano: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
od: ELMI, Bachrul
Izdano: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Izdano: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Izdano: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Izdano: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Izdano: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Izdano: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
od: Lukman Hakim
Izdano: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Izdano: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Izdano: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Izdano: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Izdano: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
od: Muslani
Izdano: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Izdano: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
od: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Izdano: (2008)