Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Peraturan pemerintah RI nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Sparad:

Bibliografiska uppgifter
Materialtyp:	Referensi
Språk:	Indonesia
Publicerad:	Cipta Jaya 2000
Ämnen:	GOVERNMENT LAW
Taggar:	Lägg till en tagg Inga taggar, Lägg till första taggen!

PINJAM

Liknande verk

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dilengkapi peraturan pemerintah ...
Publicerad: (2000)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
av: KARNADI
Publicerad: (2000)

PP RI no.25/00 ttg kewenangan Pemerintah & kewenangan Propinsi sbg daerah otonom
av: <NOVINDO PUSTAKA MANDIRI>
Publicerad: ()

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 25 tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
av: undang, et al.
Publicerad: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Thn. 2000 tentang Kewenangan...
Publicerad: (2000)

Undang-Undang RI no.32 th 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang RI no.33 th.2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Publicerad: (2004)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
av: Suriansyah Murhaini
Publicerad: (2009)

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
av: Biro Hukum Sekda DIY
Publicerad: (1978)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
av: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Publicerad: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
av: Arie Sukanti Hutagalung
Publicerad: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
av: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Publicerad: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
av: Arie Sukanti Hutagalung
Publicerad: (2009)

Peraturan pelaksanaan pemerintah daerahPedoman penyusunan dn penerapan standar pelayanan minimal...
Publicerad: (2006)

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [PP Nomor 38 Tahun 2007] dan Organisasi Perangkat Daerah [PP Nomor 41 Tahun 2007]
Publicerad: (2007)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Publicerad: (2012)

Peraturan pemerintah R.I tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Publicerad: (2000)

Hukum birokrasi pemerintah : kewenangan dan jabatan
av: Tedi Sudrajat
Publicerad: (2017)

Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan
av: Tedi Sudrajat
Publicerad: (2017)

Revitalisasi kewenangan PTUN / Priyatmanto Abdoellah
av: ABDOELLAH, Priyatmanto
Publicerad: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Undang-undang, Peraturan, Dsb.
av: INDONESIA
Publicerad: (1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Publicerad: (2004)

Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000
Publicerad: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Publicerad: (2012)

Akuntansi pemerintahanimplementasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah
av: Afiah, Hj. Nunuy Nur
Publicerad: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
av: INDONESIA
Publicerad: (1999)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
av: ELMI, Bachrul
Publicerad: (2002)

Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia
av: ELMI, Bachrul
Publicerad: (2002)

Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah
Publicerad: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
Publicerad: (2010)

Peraturan baru pegawai negeri sipil
Publicerad: (2001)

Direktori pemerintahan RI 2000
Publicerad: (2000)

Kebijaksanaan Pemerintah 7 Juli 1997
Publicerad: (1997)

Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah
av: Lukman Hakim
Publicerad: (2012)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Publicerad: (2000)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakara Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa DIY nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan
Publicerad: (2015)

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah lautTim penyusun: Kuntoro
Publicerad: (2004)

Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah RI. No. 17/2000)
Publicerad: (2000)

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
av: Muslani
Publicerad: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang perubahan ketiga atas peraturan .....
Publicerad: (2000)

Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
av: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Publicerad: (2008)