Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	SITORUS, Oloan
Format:	TEXT
Izdano:	Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
Teme:	-
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

PINJAM

Podobne knjige/članki

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: Oloan Sitorus
Izdano: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: Oloan Sitorus
Izdano: (2002)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: SITORUS, Oloan
Izdano: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: SITORUS, Oloan
Izdano: (2006)

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia
od: SITORUS, Oloan
Izdano: ()

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Keterbatasan hukum Konsolidasi tanah Perkotaan sebagai Instrumen kebijakan pertanahan Partisipatif Di Indonesia
od: Sukamto
Izdano: (2003)

Konsolidasi Tanah Untuk Penataan Wilayah Perkotaan
od: Anwar Luthfi
Izdano: (2016)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum
od: Oloan Sitorus ; Balans Sebayang
Izdano: (1996)

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional.
od: Oloan Sitorus
Izdano: (2015)

Konsolidasi Tanah
od: Oloan Sitorus ; Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Izdano: (2007)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilay
od: Oloan Sitorus dkk 5 orang
Izdano: (2003)

Konsolidasi Tanah Pertanahan
od: Muhammad Isa
Izdano: (1987)

Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan
od: Sukamto
Izdano: (2003)

Standarisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
od: BPN
Izdano: (2001)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Izdano: (1996)

Konsolidasi Tanah Perkotaan/Oloan Sitorus
Izdano: (1996)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
od: Setiawan, Yudhi
Izdano: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah
od: Yudhi Setiawan
Izdano: (2009)

Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah
od: Yudhi Setiawan
Izdano: (2008)

BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan dan Pemilikan
od: Oloan Sitorus
Izdano: (2016)

Konsolidasi Tanah
od: Sundung Sitorus ; Antonius Sriono
Izdano: (2007)

Konsolidasi Tanah
od: Sundung Sitorus ; Antonius Sriyono
Izdano: (2008)

Penataan Drainase Perkotaan
od: Mulyanto
Izdano: (2013)

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
od: Istiana Prasetia Tri Utami
Izdano: (2010)

Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
od: DR. H. Idham, SH, M.Kn.
Izdano: (2004)

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan
od: Badan Pertanahan Nasional
Izdano: (1997)

Penataan Hak Atas Tanah Adat di Propinsi Bali.
od: Oloan Sitorus dkk
Izdano: (2005)

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang
od: Proyek Pengembangan Hukum BPN
Izdano: (1995)

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.
od: S Y A F R I A N T O
Izdano: (1996)

Penataan ruang
od: SUNDARU, Budiono [ed.]
Izdano: (2008)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
od: Amran As Wahidin
Izdano: (2018)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.
od: Oloan Sitorus dkk 4 orang
Izdano: (2001)

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang
od: Darmin
Izdano: (2010)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I
od: BPN
Izdano: (1994)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan
od: Badan Pertanahan Nasional
Izdano: (1994)

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten
od: Tonny P. Purba
Izdano: (2011)

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II
od: Badan Pertanahan Nasional
Izdano: (1994)

Konsolidasi Tanah Sebagai Penataan Pertanahan Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
od: Zulkarnaen Anshar
Izdano: (2017)

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
od: ZULKARNAIN ANSAR
Izdano: (2017)

Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH
od: Dr. Hasni, SH., M.H.
Izdano: (2016)